PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN

RINI INDIYATI, Dr. Anna Marie Wattie, MA.

2015 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk kemakmuran rakyat, memerlukan keseimbangan antar berbagai sektor. Sektor pertanian yang selama ini merupakan aset penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, masih dianggap belum dapat menjadi primadona. Banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian untuk memenuhi kebutuhan lahan di sektor industri, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Kabupaten Sleman merupakan penyokong pasokan pangan, terutama beras, di Propinsi DI Yogyakarta, sementara itu di sisi lain beberapa tahun belakangan ini telah terjadi penyusutan luas lahan pertanian secara besar-besaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman membuat beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan lahan pertanian dapat terus tercukupi dan dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk Sleman. Namun, yang terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus terjadi. Lahan pertanian terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melindungi lahan pertanian yang ada di wilayahnya; dan mengetahui penyebab lahan pertanian di Kabupaten Sleman tetap menyusut sekalipun sudah ada upaya perlindungan lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Sleman masih belum efektif. Hal utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut adalah terkait dengan manfaat dan biaya (cost and benefit) dan pencapaian kepatuhan (compliance). Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terus terjadinya konversi lahan di Kabupaten Sleman. Selain itu, Kabupaten Sleman juga belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan terus terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, karena lahan yang dilindungi belum ditetapkan, sanksi bagi pelanggaran juga belum ada, disamping itu insentif yang layak bagi pemilik lahan yang tidak mengalihfungsikan lahannya juga belum diatur. Kata kunci: kebijakan, lahan pertanian, efektivitas.

The aim of national development is to increase people’s welfare, therefor; it requires an optimal stability among various sectors. Agricultural sector plays an important role in development because it involves the lives of many people. On the other hand, it still cannot be people’s first option in terms of source of income. Nowadays, there are many agricultural land converted into non-agricultural purposes to meet the needs of the industrial, housing, health, education, and tourism sectors. Sleman District is the main supplier of food, especially rice, in the Province of Yogyakarta. On the other hand, in recent years there has been shrinkage of agricultural land on a large scale. To that end, the Government of Sleman issued some policies on the protection of agricultural land. With these policies, agricultural land is expected to sustainably adequate and sufficient in order to meet the need of food of the people of Sleman. However, the fact is the conversion of agricultural land to non-agricultural purposes continues to occur. Agricultural land continues to decline each year. This research aims to determine the effectiveness of policy implementation that has been issued by Government of Sleman related to agricultural land protection in the region; and determine the cause of agricultural land in Sleman still shrinking despite the agricultural land policies have been implemented. This study used descriptive qualitative approach. The final results showed that the implementation of agricultural land protection policies have not effectively implemented. The main causes are related to the cost and benefit issue, also the fulfilment of compliance. Economic factor becomes the main cause of land conversion continually happens in Sleman. Additionally, when this research is done, Sleman does not have any local regulations on the protection of sustainable agricultural land. It makes conversion of agricultural land to non-agricultural purposes continually occurs, because the protected land has not been agreed, sanctions for violations also not yet regulated, and proper incentives for landowners who do not converted their land has not been set. Keywords: policies, agricultural land, effectiveness

Kata Kunci : kebijakan, lahan pertanian, efektivitas; policies, agricultural land, effectiveness