Kebijakan pengembangan widyaiswara :: Studi kasus di Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri

SUKOYO, Prof.Dr. Miftah Thoha

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan pengembangan Widyaiswara dimaksudkan agar dapat diperoleh Widyaiswara baik dalam arti jumlah maupun kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri. Selain itu, kebijakan tersebut juga diarahkan agar pegawai yang telah diangkat menjadi Widyaiswara mempunyai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, baik pada saat sekarang maupun dimasa yang akan datang. Adapun kebijakan tersebut menyangkut beberapa program yaitu : perencanaan kebutuhan (penetapan formasi), seleksi, peningkatan kompetensi, pengembangan karier, penilaian pekerjaan, kompensasi, dan penegakan disiplin Widyaiswara. Sehubungan dengan itu, maka masalah yang menjadi kajian dalam tesis ini adalah : (1) bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan Widyaiswara di Badan Diklat; dan (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif atau belum sesuai dengan harapan, yang ditandai dengan kondisi sebagai berikut : penyusunan formasi Widyaiswara yang belum sesuai dengan kebutuhan; proses seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya; peningkatan kompetensi, pengembangan karier dan penilaian pekerjaan Widyaiswara seringkali belum seperti yang diharapkan; serta disiplin Widyaiswara yang belum ditegakan secara konsisten. Kondisi sebagaimana tergambar di atas disebabkan karena komunikasi diantara Pimpinan, pelaksana program dan Widyaiswara belum terjalin dengan baik; disposisi atau arahan yang seringkali kurang jelas atau komitmen/dukungan bagi pelaksanaan program pengembangan masih rendah; dan sumberdaya yang tersedia jumlahnya masih terbatas; serta struktur birokrasi yang lebih banyak pada pendelegasian tugas-tugas administratif. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu : formasi kebutuhan Widyaiswara harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan dari sisi program, jenis diklat, bidang keahlian dan beban kerja Badan Diklat; proses seleksi harus dikembalikan pada prosedur dan mekanisme yang berlaku serta perlunya pelaksanaan seleksi bakat dan minat; perlunya disusun program tahunan peningkatan kompetensi Widyaiswara; dan etika profesi yang berlaku dalam jabatan Widyaiswara perlu ditegakkan. Agar rekomendasi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan komunikasi yang baik diantara Pimpinan, pelaksana program dan Widyaiswara; adanya disposisi yang jelas serta komitmen/ dukungan yang nyata dari masing-masing pihak serta perlunya sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan program pengembangan Widyaiswara di Badan Diktat.

The Widyaiswara development policy was made to get the proper Widyaiswaras in quantity and quality as Training and Education Agency of Home Affairs Department needs. In other word, this policy was also purposed to the fresh employees, which had been promoted to be Widyaiswaras, to have the knowledge, specialty, and skill, so they have ability to fulfill their duties and responsibilities in professional ways, for now and the future. The policy concludes these following programs: needs plans (formation determining), selections, competency development, career achievement, work evaluation, compensation, and Widyaiswara's enforcement discipline. Related to those, this thesis examines the problems as following : (1) How effective the policy's implementations in Widyaiswara development at Training and Education Agency; and (2) What factors that influence the effectively of the policy's implementations. However, according to the research's results show that the policy's implementations not running effectively yet, or had not been achieve the target that been set, these conditions been shown by: the Widyaiswara's formation determining, selection process, competency development, career achievement, and work evaluation that wasn't properly run, also the Widyaiswara's enforcement discipline didn't work consistently. The conditions which shown above was caused by the communication that not well running between The Leader, The Program Implementator, and the Widyaiswara; not explicit in giving the instructions or disposition;. the less commitment/ supports to execution program; and the lack of human resource; also bureaucratic structure that give too many delegations in administrational works. And related to those conditions, the writer recommends few actions/program to implement; the Widyaiswara's need formations to be arrange in rational ways, which considering kind of programs, kinds of training, specialty, and Training and Education Agency duties; the selections process should be running in right procedures and mechanisms, and the implementation of talents and interest selection process; should arranges the annual program of Widyaiswara's competency development; and enforcement the professional's ethics in Widyaiswara's post. In order to have good implementation of these recommendations, the good communication between The Leader, The Program Implementator, and the Widyaiswara is needed; good dispositions; real commitment/ support from others; and a surplus appropriate human resource to implementation the Widyaiswara's development program in Training and Education Agency.

Kata Kunci : Sumberdaya Manusia,Pengembangan Widyaiswara