TERPINGGIRKANNYA PASAR RAKYAT (TRADISIONAL) DI ERA LIBERALISASI: KASUS IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

PUTHUT INDROYONO, Dr. Setiadi, M.Si.

2015 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Studi ini mengkaji proses dan dinamika implementasi kebijakan menyangkut pasar rakyat (tradisional) pada era liberalisasi ekonomi. Pasar sebagai tempat (marketplace) jual beli kebutuhan sehari-hari penduduk maupun sebagai sistem, menjadi arena bagi pertarungan kepentingan elit ekonomi politik dalam meraih atau melanggengkan kekuasaan. Secara historis-sosiologis, pasar tumbuh “alamiah” seiring perkembangan masyarakat, bukan by-design. Setelah terbentuknya negara (monarkhi dan modern), birokrasi pemerintahan dan elit politik memiliki kepentingan untuk mengembangkan masyarakatnya termasuk memungut pajak dan retribusi untuk membangun fasilitas umum. Pasar pada fase awal ini tetap dipertahankan ciri-ciri aslinya dan ditempatkan pada wilayah publik. Sayang, pada era awal kemerdekaan maupun pada era Orde Baru, pasar-pasar rakyat tidak dapat berkembang sesuai harapan. Hal ini antara lain karena kebijakan menyangkut pasar berkembang secara elitis, dan tidak memberi ruang kepada para pedagang kecil untuk mengembangkan diri sesuai potensi alamiah mereka. Elit politik negara atau pemerintah, melakukan berbagai strategi dan memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada (birokrasi, partai politik, lembaga legislatif, asosiasi pedagang, asosiasi pengelola pasar, dan lain-lain) untuk melanggengkan kekuasaan atau dominasi pada hampir semua aspek di pasar-pasar rakyat. Tekanan pasar global akhir 1990an, memaksa penguasa mengganti sistem dan mekanisme ekonomi politik berbasis “negara” menjadi “pasar”. Mengambil kasus praktek pasar di Imogiri, kabupaten Bantul, studi ini berupaya menguji tesis tentang kepentingan dan dominasi elit negara dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan pasar. Kata Kunci: pasar rakyat, arena publik, sektor swasta, elitis

This study examines the process and dynamics in the implementation of policy toward public/people market (traditional) in the liberalized economy era. As a marketplace and a system, the public markets tend to be manipulated as an arena for economic and political elites to achieve or preserve power. Historically, markets grew \\"naturally\\", not by-design. In the era of monarchy and modern states, government bureaucracy and political elites have an interest in developing communities through collecting taxes and levies to build public facilities. Market in the early phases was retained in its original characteristics and placed it in public domain. Unfortunately, since the early independence moment to the New Order era, public markets still remain in undeveloped progress. This is partially caused by the policies that tend to be elitist and its lack of opportunity area for the small traders to develop themselves according to their potentials. Political elites of the state or government, perform a variety of strategies and utilize existing institutions (bureaucracy, political parties, legislatures, small trades associations, the association market managers, and others) to keep themselves in power or domination in almost all aspects of the market. Pressure of the global market since the late 1990s have been pressurring the authorities to replace the political economy system from “state mechanism” into “market mechanism”. In the case of Imogiri market in Bantul Regency, this study try test and describe the thesis about elite domination of the state and the private sector in the management and public market development. Keywords: publik market, publik domain, private sector, elitist

Kata Kunci : pasar rakyat, arena publik, sektor swasta, elitis; publik market, publik domain, private sector, elitist