Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur

SARIYONO, Aleksius, Dr. Irwan Abdullah

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perubahan manajemen pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik dalam konsep otonomi daerah mensyaratkan peran serta masyarakat secara aktif partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat merupakan prinsip good governance yang akhir-akhir ini menjadi trend dan trade mark bentuk pemerintahan yang baik. Dengan adanya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maka tidak ada lagi sistem dan struktur birokatis dan hirarkis. Karena itu pars penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk memiliki sejumlah kepatutan prinsip seperti profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Perempuan Manggarai yang merupakan bagian dari masyarakat manggarai dalam waktu yang sangat lama berada dalam lingkaran budaya yang mengelompokan mereka dalam sebagai warga kelas dua dengan adanya istilah "ata peang" (orang luar). Meneropong peran perempuan Manggarai dari pandangan tersebut membuatnya dengan mudah memberikan ungkapan yang cukup obyektif terhadap kondisi dan peran perempuan Manggarai sebagai konstruksi yang tidak terbantah bahwa perempuan di Manggarai dimaknai sebagai subordinasi laki-laki. Penulisan thesis ini bermaksud untuk mengetahui secara mendalam konsep budaya ata pe'ang yang sesungguhnya. untuk menelusuri pemahaman yang lebih mendalam maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep penelitian kualitatif yang menitikberaktan pendekatan interpretif yakni pendekatan dengan methode wawancara secara mendalam terhadap responder yang berkenan dengan thema penelitian. Pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian terhadap basil wawancara beberapa informan, maka makna ata pe'ang ternyata tidak seradikal fakta yang terjadi sekarang di Manggarai. Makna budaya ata pe'ang sesungguhnya merupakan simbol pembedaan tanggungjawab perempuan pada kedudukannya dalam budaya Manggarai. Memperhatikan pemberdayaan perempuan sebagai aset subyek pembangunan maka keikutsertaan semua pihak dalam rangka pemberdayaan perempuan di Kabupaten Manggarai seperti Pemerintah, swasta dan organiasi non pemerintah untuk mulai berpikir secara metodik dan teknis bagi keberhasilan pemberdayaan perempuan manggarai sebagai dukungan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

The Change in government management from centralistic to decentralistic one in the concept of loci autonomy requires people's active participation. This participation is directly related to the principle of good governance; The concept that has recently become a trend and trade mark, with refers to a good form of government. The principles of good governance make bureaucratic and hierarchical system irrelevant in running government Conseuently, those who run government should be obliged to fulfill some basic requirements such as profesionalism, accountability and responsibility. Manggaraian women as a part of the whole Manggaraian society have long been culturally classified as second class population, as obviously seen in the term "ata pe'ang" (literally meaning outsider). Viewing Manggaraian women's role from this viewpoint provides a clear understanding with adequate objectivity. Therefore, it is obvious that manggaraian women's condition and role can be seen as an unuquestionable social contruction that maintains gender subordination. This thesis is inteded to clarify what is the real meaning of "ata pe'ang concept in a specific cultural sense. As a consequence, to make a profound analisys, it is reiquired that qualitative investigation is used with emphasis and focus on the interpretive approach by interviewing respondents related to the theme of the subject. in fact, through examinations to some respondents, it is found that cultural meaning of "ata pe'ang" is not as radical as the actual fact found among manggaraian society. The real meaning hidden behind the term "ata peang" represents a symbolical differentiation of responsibility between man and woman within the manggaraian cultural context. Woman empowerment program requires active involvement not only from the government but also from the whole society especially Non-Govermental Organisations (NGOs). This simultaneity is needed techniques for the succes of manggaraian woman empowerment, and directly for the success of the local autonomy program.

Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan,Kabupaten Manggarai