Pengembangan Jaringan (Networking) Dalam Kebijakan Sektor Informal Kota :: Studi Kasus Kebijakan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung

FAUZI, Mohamad Salman, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan pengembangan jaringan untuk memecahkan masalah Pedagang Kaki Lima yang kompleks dan kontroversial di Kota Bandung. Mendasarkan pada tujuan utama, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan jaringan di Kota Bandung?; 2). Sejauh mana kebijakan pengembangan jaringan di Kota Bandung dapat memenuhi karakteristik-karakteristik pengembangan jaringan?; Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menekankan pada penelitian lapangan, penggambaran dan interprestasi dari fakta, data dan informasi yang berkaitan .dengan masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Fakta, data, dan informasi diperoleh dengan teknik pengamatan, wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi. Semua bahan dikaji dengan seksama dan selanjutnya diinterprestasikan dengan menggunakan pemahaman intelektual dan mendasarkan pada pengalaman empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan jaringan di Kota Bandung, dilakukan dengan membuat jaringan internal dan horisontal, yang melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Semua pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut berada dalam satu wadah, yaitu Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Bandung, sehingga jaringan tersebut cenderung bersifat top-down dan menunjukkan kooptasi Pemerintah Kota terhadap pihak-pihak lain yang terlibat. Karakteristik pengembangan jaringan seperti : saling ketergantungan, pertukaran sumber daya dan negosiasi tujuan tidak tercapai karena ketidakseimbangan posisi tawar di antara pihak-pihak yang disebabkan karena perbedaan status dan peran dalam jaringan berdasarkan kepentingan masing-masing pihak

This research attempts to describe and analyse the network development policy to solve complex and controversial issue of informal sector in kota Bandung. Basedon from the main objective, this research is specifically intended to answer the following question : 1). How is he performance of networking develpoment policy in kota Bandung?; 2). How far does networking development policy in kota Bandung meet the characteristic of networking development?; Method used in this research is qualitative approach emphasizing the exploration, describetion, and interpretion of facts, data and information associated with side traders or informal sector issue in kota Bandung. The evidence are obtained by observation, interview, focus group discussion and documentation techniques. All of these materials are studied carefully and then interpreted using intellectual understanding based on the empirical experience. Result of this research shows that networking development policy in kota Bandung performed by arranging internal and horizontal networks, involving the participations of social institutions. All parties involved with the team are accommodated in a team called side trader orderliness Team of kota Bandung. The network seems to be a top-down and tends to cooptate of government to other involved parties. The characteristics of a networking development such as : interdependency, resource exchange and goal negotiation are unmet due to imbalance bargaining position among of the parties because of difference in status and role in the network based on each party's interest

Kata Kunci : Kebijakan Perekonomian,Pedagang Kaki Lima