Analisis Kebijakan Desentralisasi Kesehatan :: Studi Kasus Pelayanan Kesehatan Pada RSU Tidar Magelang

HAPIZ, Pebriadin, Dr. Pratikno

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Desentralisasi kesehatan sebagai salah satu konsekuensi dari adanya otonomi daerah telah menciptakan perubahan lingkungan yang sangat kuat di sektor kesehatan. Melalui desentralisasi ini diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang terpadu, rasional, dan efisien, serta mampu untuk merespon kebutuhan publik akan pelayanan kesehatan yang baik. Akan tetapi masalah mendasar yang dialami daerah-daerah otonom di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan kesehatan adalah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Keadaan yang kurang menguntungkan ini diperburuk dengan adanya bias dalam alokasi anggaran yang diberikan pemerintah lokal. Kecuali ha1 itu, pelayanan rumah sakit umum daerah yang dibiayai dan disubsidi pemerintah lokal mengalami kelebihan beban dalam pelayanannya. Adanya disparitas anMra tarif dasar yang berlaku dengan biaya satuan pelayanan rumah sakit, kemudian adanya fenomena eksternalitas didalamnya membawa implikasi terhadap rasa keadilan antar daerah. Berdasarkan kajian terhadap kasus pelayanan RSU Tidar Kota Magelang selama tahun 2001, dapat diketahui masalah substantif yang ada dalam pelayanan tersebut adala h adanya ketidaksesuaian penentuan afokasi tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan RSU 7idar dengan cakupan ruang atau satuan wihyah pehyamnnya. Berangkat dari masalah substantif tersebut, disusun suatu alternatif kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan model penentuan alokasi tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan RSU Tidar untuk memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana alternatif-alternatif kebijakan disusun dengan menggunakan m e t i e May dan modfikasi dari kebijakan yang telah ada dalam pengelolaan dan pembiayaan RSU Tidar. Yaitu : Alternatif pe/tama : rumah sakit sebagai unit pelaksana tekhnis dibawah beberapa dinas kesehatan daerah, kedua : rumah sakit sebagai lembaga teknis pemerintah lokal (status quo), ketiga : rumah sakit sebagai lembaga teknis beberapa pemerintah daerah, keempat : rumah sakit sebagai lembaga teknis pemerintah regional, kelima: rumah sakit sebagai badan usaha milik beberapa pemerintah daerah. Dengan ”metie Guelfer \’ melalui “matrix &splay system” yang dikombinasikan dengan metode alternatif ekuivalen, masing-masing alternatif diperbandingkan dengan kriteria yang sama yang meliputi tujuan efisiensi dengan kriteria ekonomi dan finansial; tujuan efektivitas dengan kriteria akses masyarakat tidak mampu dan kriteria kesesuaian dengan sistem pelayanan kesehatan; tujuan kelayakan sosialdan budaya dengan kriteria resiko sosial dan budaya serta kriteria keadilan antar daerah; dan terakhir tujuan kelayakan administrasidengan kriteria beban administrasi dan perubahan kelembagaan. Perbandingan alternatif tersebut dilengkapi dengan menggunakan “metode t2nklli.l’: untuk mengetahui alternatif mana yang paling banyak memiliki keuntungan bila dilaksanakan. Berdasarkan perhitungan dengan memadukan ketiga metode tersebut, maka alternatif yang direkomendasikan karena memiliki nilai komulatif dan paling menguntungkan bila dilaksanakan adalah alternatif V dimana RSU Tidar sebagai badan usaha publik yang dimiliki bersama oleh beberapa pemerintah daerah

Health decentralization as one of the consequences of local govt autonomy has created a strong atmosphere in the health sector. By decentralization, it is hope that comprehensive, rational and efficient health service will be available and the public need for good health service will be satisfied. The main problem faced by autonomous local government in Indonesia, however, is the limited number of resources available. What is worse is that there is a bias in budget allotment provided by the local government. Besides, local public hospital services funded or subsidized by the local government is overloaded / overburden. The different between the basic qtes and the cost of hospital's service units, and externality phenomenon brings about the inequity among the local governments / districts. Based an a case study on the service provided by public hospital (RSU) of Tidar Magelang City during 2001, it was found out that the substantive problem encountered in the service was the unbalanced between the management outhority and funding allotment and service teritory. Based on the essential problem, an alternate policy aiming at creating a model of determining management aouthority and funding alootment of the hospital to strengthen the accomplishment of local autonomy was formulated. Five alternatives were formulated by using "May Method?' and by modifiying the existing policy in managing and funding the RSU Tidar. The alternatives are (1) the horpital as a technical units under several local health services; (2) the hospital as local government's techinical institution (status quo); (3) the hospital as technical institution of several local governments; (4) the hospital as technical institution of regional government; and (5) the hospital as a business institution of several local governments. Applying "Gueler Methmi?' througth matrix display system combined with equivalent alternative methode, the five alternative were then compared to similar criteria. Efficiency was compared to economy and financial criteria; effectiveness to poors people's access criteria and compatibility-to-health sevice system criteria; social and cultures properness to social and cultured risk criteria as well as fairness among district criteria; and administrative fairness to administrative duty and institution change criteria. The comparison of the alternatives was also equiped with 'Fmnklin Method&' to identify which alternative had more advantages to apply. Based on the analysis combining the three methode, alternative (5) was recommended as it had highest comulative value and the most advantagous to apply. It means that RSU Tidar Magelang is best as a public enterprice of several local governments

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Desentralisasi Layanan,RSU Tidar