KEGAGALAN CHINA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU 2005 STRIP 2014

RAFAEL BERNARDINO P, Dr. Nanang Pamudji Mugasejati, MA.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Komunitas Internasional melalui WHO telah mengembangkan Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau kurung buka WHO FCTC kurung tutup untuk mengatasi epidemi tembakau yang telah mewabah di seluruh dunia. Inilah untuk pertama kalinya WHO menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyusun dan mengambangkan sebuah instrumen legal yang bersifat internasional dalam tata kelola kesehatan global. China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia sendiri mencatatkan diri sebagai negara dengan angka produksi dan konsumsi tembakau terbesar di dunia lewat produksi sebesar 38 persen dari total produksi dunia dan jumlah perokoknya yang mencapai 1per3 dari total keseluruhan jumlah perokok di dunia. Setiap tahun lebih dari 1 juta orang di China menjadi korban kematian dini sebagai akibat dari penyakit yang disebabkan oleh konsumsi tembakau. Karenanya, penerapan kebijakan pengendalian tembakau di China memiliki implikasi yang signifikan bagi tata kelola kesehatan global. WHO FCTC sendiri telah diratifikasi oleh badan legislatif China pada tahun 2005, dimana hal tersebut berati bahwa China berada dalam kewajiban legal untuk menginternalisasikan norma strip norma kesehatan global yang menjadi kesepakatan dalam WHO FCTC. Namun dukungan China terhadap WHO FCTC pada kenyataanya tidak membawa dampak yang signifikan terhadap penerapan kebijakan pengendalian tembakau domestiknya. Minimnya political will dari pemerintah China mengakibatkan kegagalan dalam proses internalisasi WHO FCTC. Skripsi ini akan mencoba memaparkan alasan rasional China untuk bergabung ke dalam WHO FCTC dan mengidentifikasi perbedaan antara ketentuan dalam WHO FCTC dengan implementasinya di China. Argumen utama yang dibangun disini adalah adanya motif dan kepentingan lain lain dari pemerintah China untuk bergabung dalam WHO FCTC, utamanya kepentingan ekonimi dan politik sebagai faktor penting yang mempengaruhi kegagalan China dalam menerapkan kebijakan pengendalian produk tembakau.

The international community, under the auspice of WHO, developed the Framework Convention on Tobacco Control kurung buka FCTC kurung tutup to curb the tobacco epidemic throughout the world. It is the first time that the Organization has used its constitutional power to develop an internationally legal instrument in global health governance. China accounts for 38 percent of the worlds cigarette sales and 1 per 3 of the worlds smokers. Annually, more than 1 million people die prematurely from tobacco induced diseases in China. Therefore, Chinas tobacco control has significant implications for global health governance. WHO FCTC was ratified by Chinas top legislative body in 2005, which indicates that China is under legal obligation to internalize the global health norm. However, Chinas endorsement of FCTC has made little difference in Chinas tobacco control since then. The absence of political will leads to Chinas failure to internalize FCTC. This Thesis analyzes China's rationale to join FCTC and identifies the divide between FCTC requirements and Chinas implementation of the global health norm. It argues that Chinas other interest to join WHO FCTC such as economic and political interst are the most important factors that hinder the internalization of FCTC in China

Kata Kunci : WHO FCTC, China, Rational Choices, Interest