PATRON KLIEN DALAM PARTAI POLITIK

SIGID SURYANTO, Mada Sukmajati, MA

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

ABSTRAK Pada babak awal pasca kejatuhan Orde Baru, disain kelembagaan yang ditempuh untuk menumbuhkan demokrasi adalah melalui pembukaan kran sistem multi partai. Hal ini diiringi dengan terpecahnya negara menjadi Pusat dan Lokal. Hal ini berarti persebaraan kekuasaan dengan model desentarlisasi, menjadi sebuah konsekuensi logis. Seiring berjalannya proses demokratisasi di Indonesia, partai politik muncul sebagai sebuah kekuatan politik penting dalam berbagai dinamika sosial yang ada. Ketika partai politik turut menentukan nasib sumberdaya publik maka partai kemudian menjelma menjadi patron baru dalam relasi patron-klien. Melemahnya Negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal yang lebih kuat. Sebaliknya, desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter, dengan munculnya bos-bos lokal yang terjun ke dalam politik dengan kendaraan partai politik dan menjadi kepala daerah. Sehingga patron-klien yang awalnya terpusat, menjadi lebih tersebar di daerah. Dan partai politik menjadi kendaraan yang cukup penting. Partai Golkar lebih banyak mewarisi sistem ini, karena pengalaman memerintah dalam kurun waktu tiga dasawarsa. Hal ini juga berlaku di ranah lokal. Sebagai contoh adalah obyek dalam penelitian studi kasus ini, yaitu Partai Golkar di Kabupaten Tuban. Dengan menggunakan teori patron-klien dalam partai politik, dimana hubungan timbal balik, kesukarelawan, eksploitasi, dominasi, dan asimetri mewarnai terjadi pola relasi ini. Pola relasi ini telah mampu membentuk rezim kekuasaan yang cukup lama dan kuat dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya ekonomi yang kuat. Namun relasi patron-klien telah mendorong matinya demokrasi berbasis gagasan dan berkembangnya demokrasi pencitraan dan transaksional. Relasi patron-klien telah menjadikan masyarakat sebagai komoditas yang diperjual belikan oleh para politisi untuk meraih kekuasaannya. Masyarakat pun tidak lagi memilih pemimpin negeri atas dasar kapasitas dan integritas, melainkan dengan hanya pertimbangkan pencitraan. Dan secara institusi, relasi patron klien telah melemahkan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di partai politik. Kata kunci: patron-klien, partai politik, demokratisasi, desentralisasi

ABSTRACT At the initial stage after the fall of the New Order, institutional design adopted to foster democracy is through the opening of a multi-party system faucet. It is accompanied by splitting the country into Central and Local. This means persebaraan power desentarlisasi model, be a logical consequence. Over the process of democratization in Indonesia, political parties emerged as an important political force in the various social dynamics. When political parties also determine the fate of public resources, the party then transformed into a new patron to patron-client relationship. The weakening of the central State does not automatically produce a stronger local democracy. Instead, decentralization under certain conditions can be coupled with other forms of authoritarian rule, with the emergence of local bosses who jumped into politics with a vehicle of political parties and the head of the region. So that the patron-client initially concentrated, become more widespread in the area. And political parties into a vehicle that is quite important. Golkar Party more inherited this system, because the experience reigns over the past three decades. This is also true in the local sphere. An example is the object in this case study, the Golkar Party in Tuban. By using the theory of patron-client political parties, where the mutual relationship, as well as volunteer, exploitation, domination, and asymmetry occurs coloring of this relationship patterns. The pattern of this relationship has been able to establish a regime that is quite long and strong by leveraging the power of strong economic resources. But the patron-client relationship has been pushing the idea of the death of democracy and the development of democracy based imaging and transactional. Patron-client relationship has been made public as a commodity to be bought and sold by the politicians to reach power. Society is no longer choose the country leaders on the basis of capacity and integrity, but with only consider imaging. And as an institution, patron-client relationship has weakened regeneration and regeneration of leadership in political parties. Keywords: patron-client, political parties, democratization, decentralization

Kata Kunci : patron-client, political parties, democratization, decentralization