Pengembangan Kota Biak Sebagai Kawasan Andalan Ekonomi Terpadu (KAPET) Di Propinsi Irian Jaya

JENSENEM, Aron, Dr. Mohtar Mas'oed

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Implementasi Kebijakan PJP I menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan relatif makin baik. Namun dapat menimbulkan isu ketimpngan antara Kawsan Barat lndoncsia dan Kawasan Timur Indonesia. Menimbulkan respons stakeholders, yang inemberikan pressure bagi pemerintah unt& merespon isu lingkungan sebagai akibat dari pembangunan. Kenyataannya muncuI tindakan kebijakan pemerintah, Keppres No. 120 Tahun 1993 Dewan pengembangan Kawasan Timur Indonesia dan No. 89 Tahun 1996 dan No. 90 Tahun 1993 kemudian diperbaharui dengan Keppres No. 120 Tahun 2000 tentang t;awasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (KAPET Biak). Di ski lain kebijakan ini dihadang oleh disporatis yang menonjol di Kawasan Timur Indonesia yaitu terbatasnya prasarana dan sarana, j umlah penduduk maupun SDM yang terbatas. Oleh karena itu kehijakan pengembangan Kota Biak mempunyai tujuan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat. harus dilaksanakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan potensi dan aspirasi daerah, kaitan dengan UU Ho. 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 tahun 1999. Pengembangan Kota Biak menganut Konsep keruangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 1997. Keterkaitan konsep dasar dalam mengimplementasikannya, berupa RUTR Kota sebagai sarana yang memberi gambaran umum, pedoman pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Pertimbangan sederhana, pang menjadikan penulisan tesis ini, dititikberatkan pada bagaimana kebijakan pengembangan kota dengan konsep keruangan diimplementasikan serta menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhinya melalui penclitian. Dan untuk menjadikan tulisan ini relevan, maka ditempuh langkah-langkah metodologis. Menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini diawali dengan studi kepustakaan (data sekunder) maupun instansi yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa stakeholders yang dipandang mtmgetahui permasalahan yanp diteliti. Implementasi ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, yang menurut penulis sangat urgen. Isu lingkungan global secara internal dan eksternal yang ditinjau kondisi sosial, ekonorni dan kondisi politik daerah. Dimana berbagai fenomena ini menimbulkan power pressxre slakeholders meialui pengaruh discorsis ekonomi politik, opini masyarakat dan muncul pernyataan pemerintah. Berbagai indikator ini dikemukakan karena para stakeholders memandang bahwa Kawasan Timur Indonesia khususnya Propinsi Irian Jaya merupakan potensi ‘nasional, yaitu berbagai sumber daya yang perlu dikembangkan. Sumber daya di Propinsi Irian Jaya (khususnya kabupaten Biak Numfor) mempunyai keunggulan kornperatif, adanya sektor prospektif dan tersier, fasilitas dan insentif investasi maupun peluang liberalisasi perdagangan. Kaitannya sumbcr daya yang cukup menjanjikan di Propinsi Irian Jaya khususnya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kelihatannya pengelolaannya belum optimal guna mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sehingga disaranlcan perlunya komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan kebijahn terobosan serta konsisten dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam agenda politik

PJP I Policy imTlementation shows that sufficiently impressive economic growth is relatively better. However, it can result in gap issue between western parts of Indonesia and eastern parb of Indonesia. It results in stakeholder response, t!!at gives pressure for the government to respond environment issue as result of development. The reality is that the government policy action appears, Kepres No. 120 Year 1993, Development Board of eastern parts of Indonesia and No. 89 Year 1996 and 90 Year 1993, then renewed by Kepres No. 120 Year 2000 on integrated economic development area of Biak (K4PET BMS). On the other h - d , this policy faces distinctive difference in eastern parts of Indonesia, limited instruments and infrastructures, total population, and Human Resources. Therefore, develoTment policy of Biz& city has god and been directed to increase quality human and society prosperity. It must be performed by plan and integration by considering local potential and aspiration, related to Law No.22 Year 1999 and No.25 Year 1999. The development of Biak city follows space concept as controlled by Law No.24 Year 1997. Basic concept relation in implementation is urban RUTR as instmments giving general illustration, perfomrance guidance, continuously local supervision and management. Simple consideration for this thesis writing is emphasized on how urban deselopment policy is implemented by space concept, and analyzing what factors affect it in the study. And to make this writing relevant, then methodological steps are taken by using qualitative analysis method. This study was started by reference study (secondary data) and institution that is study object While primary data were obtained by interview with some stakeholders who were found to know studied problems. This implementation is affected by several variables that, according to the writer, highly urgent, Global environment issues, that are reviewed by local social, economic and politic conditions internally and externally. Where vari~usp henomena result in power pressure stakeholders through economic-politic discourse effects, society opinion and government statement appears. Various indicators are sugsested because stakeholders consider that eastern parts of Indonesia, especially Irian Jaya Province is national potential, namely various resources that need to be developed. Resources in Irian Jaya Province ( especially Biak Numfor District) has compara~ve excellence, presence of prospective and tertiary sectors, facility and incentive investment and trade liberalization opportunity. Relation to sufficiently promising resources in Irian Jaya Province, especially natural and human resources. It sounds that the management is not optimally yet to support the policy implementation. So that it is suggested that the local government is needed to create breakthrough policy and consistence in performing established planning in politic agenda.

Kata Kunci : Kawasan Andalan,Ekonomi Terpadu(KAPET),Kota Biak