KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN TONY ABBOTT TERHADAP PENCARI SUAKA

ANGGA RENDITYAN, Atin Prabandari, SIP., MA (IR)

2014 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam skripsi ini mengkaji kebijakan pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka khususnya di bawah kepemimpinan PM Tony Abbott. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah Australia untuk menghadapi gelombang pencari suaka yang terus meningkat, berbagai kebijakan juga telah dilaksanakan tetapi kebijakan yang dijalankan tersebut tetap tidak dapat mengatasi permasalahan pencari suaka. Di dalam pembahasan skripsi ini mencoba membandingkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia di bawah kepemimpinan PM Tony Abbott dengan kebijakan pemerintahan yang berkuasa sebelumnya seperti pada waktu kepemimpinan PM Kevin Rudd dan PM Julia Gillard. Selain membandingkan kebijakan antara masing strip masing masa pemerintahan skripsi ini juga mencoba mengkaji berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia dalam menghadapi masalah pencari suaka dari perspektif hak asasi manusia. Pemerintah dan sebagian masyarakat Australia menganggap bahwa meningkatnya pencari suaka yang masuk ke Negara mereka dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional Australia.

This work examines Australian policies towards asylum seekers, especially those enacted under Tony Abbott. Waves upon waves of asylum seekers have come and are still to come to Australia, and numerous policies have been carried through to contain problems associated therewith, but the problems persist. This work attempts to compare policies enacted under Tony Abbott, to those enacted under his predecessors like Kevin Rudd and Julia Gillard, among others. Besides said comparison, one shall meet in this work analysis of Australian policies towards asylum seekers from a perspective of human rights. The Australian governments and some Australian citizens deem the increase of asylum seekers in their country an impediment to Australian national stability and security.

Kata Kunci : Keywords : Australia, Asylum Seeker, Human Rights, National Interest