Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah :: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

MUHTAR, Sabirin, Prof.Dr. Miftah Thoha

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Akhir-akhir ini masalah sumber daya manusia merupakan masalah aktual yang mencuat ke permukaan sebagai satu topik hangat dan diperdebatkan banyak orang. Kelemahan pada aspek sumber daya manusia dalam suatu unit kerja akan mempengaruhi pada semua aktivitas yang sedang berjalan. Dan bagi suatu bangsa, aspek sumber daya manusia akan sangat menentukan derajat kebersamaan, harkat dan martabat suatu negara pada suatu tingkat persaingan dalam penataan ekonomi dan politik secara global. Memasuki era penerapan otonomi daerah di daerah di tanggapi berbeda-beds, dari Euforia di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam dan ragu-ragu daerah yang terbatas sumber daya alamnya, padahal kenyataan mewujudkan bawah faktor yang paling menentukan adalah sumber daya manusianya. Dengan demikian pemerintah daerah harus membenahi aparaturnya dengan mengedepankan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkanya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa pola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur yang dilakukan oleh Pemda Kota Palangka. Raya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara umum sumber daya aparatur (SDM) pemerintah daerah Kota Palangka Raya mempunyai potensi yang cukup besar namun selama ini belum diberdayakan secara optimal dan peran pendidikan dan pelatihan dalam menciptakan aparatur yang profesional selama ini belum berjalan secara efektif dan efisien sehingga perlu pembenahan dalam rangka mendukung otonomi daerah. Kemudian faktor pendukung dalam pelaksanaan Diktat dalam rangka otonomi daerah adalah tenaga pengajar diktat aparatur, fasilitas diktat dan organiasi pelaksana diktat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan diktat adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan kurangnya danalanggaran yang memadai.

Recently, the problem on human resource is the actual one that appears as one of the hot topic and argued by many people. The weakness on the human resource in a working unit will influence all current activities. For a nation, this aspect will be determining much the level of togetherness, nature and degree of a nation on a level of competition in economic and politic layout globally. Entering into the local autonomic actualization era, it is considered differently in the districts, from Euforia which will be prosper in the natural resource and local reluctancy limited with their natural resources, whereas the reality actualize that the most determining factor is human resource. Thus, the local governments have to manage their apparatuses by bringing forth their education and training as one of the expediences to actualize. The research result is to describe and analyze the actualization of their education and training conducted by Local Government of Palangka Raya in supporting the local autonomy actualization and describes supporting factors and retarding factors in actualizing the local government apparatuses' education and training. Based on this research result, it is concluded that, in general, the local apparatuses' human resources of Palangka Raya City have the fairly great potency, but during this time, they have been not empowered optimally and their education and training role in creating it professional apparatuses during this time has been not run effectively and efficiently, so it is necessary to correct in case of supporting local autonomy. Then the supporting factors in actualizing education-and-training (Dildat) in case of local autonomy is the apparatuses' education-and-training instructors, facilities and organizing commetee. The retarding factor in actualizing this eduation-and-training is that there have been no instruments and infrastructure available reasonable and less fund/budget as well.

Kata Kunci : Diklat Aparatur Pemerintah Daerah