HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN Studi Kasus Kebijakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

YUISFANI WULANSARI, Prof. Dr. Yeremias T. Keban

2014 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang melingkupi implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran dan bagaimana kesesuaian antara implementasi dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (selanjutnya akan disebut Perda) terhadap sistem perparkiran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dengan mengacu pada pendapat Gow & Morss mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar pendekatan kepada informan dapat dilakukan secara lebih mendalam dan informasi yang didapatkan dapat lebih luas karena membutuhkan komunikasi dengan juru parkir yang notabene adalah orang yang kaku akan hal-hal ilmiah atau berbau penelitian. Pengumpulan data selain dengan data sekunder (data dari pemerintah serta penelitian terdahulu terkait perparkiran di Yogyakarta) juga menggunakan Observasi Partisipasi dengan melihat dan menelaah langsung kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan hambatan implementasi Perda, pengamatan terutama difokuskan terhadap penyelenggaraan perparkiran, serta mengamati terdapatnya hubungan antara petugas parkir dengan pihak-pihak lainnya yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara Perda dengan hasil yang diperoleh atau prosesnya di lapangan. Terdapat empat poin penghambat berdasarkan teori Gow & Morss yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perda yaitu: (1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, (2) Kelemahan institusi, (3) Ketidakmampuan sumberdaya manusia di bidang teknis dan administratif, dan (4) Perbedaan agenda tujuan antara aktor. Sedangkan untuk kelima poin lainnya tidak mengalami kendala dalam penyelenggaraannya karena telah berjalan dengan baik yaitu: (1) Kekurangan dalam bantuan teknis, (2) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (3)Pengaturan waktu (4) Sistem Informasi yang kurang mendukung, dan (5) Dukungan yang berkesinambungan. Kata kunci: Perparkiran, Kebijakan, Hambatan Implementasi

This study aims to determine what obstacles covering the parking management policy implementation and how the suitability between the implementation of the Regional Regulation No. 18 Year 2009 Yogyakarta on parking Implementation (hereinafter called Regulation) to the parking system . This research includes the development research that refer to the opinion of Gow & Morss about factors that affect the implementation of the policy . This study used qualitative methods in order to approach to the informant in more depth and the information obtained can be wider because this study requires communication with parking attendants who incidentally is the person who will rigid in scientific matters . The collection data including secondary data (data from government as well as previous research related to parking in Yogyakarta) and also uses observations participation with direct view and examine the conditions that occur in the field related to the implementation of the regulation barriers. observations mainly focused on the implementation of parking , as well as observing the presence of a relationship between parking attendant with other parties concerned. The results showed there is still a discrepancy between the results obtained with the legislation or the process in the field . There are four points inhibitors based on the theory Gow & Morss legislation affecting policy implementation , namely : (1) Political, economic and enviromental constrain , (2) Institutional realities, (3) Host country personnel limitations, and (4) Differing agendas. Meanwhile the five other points do not have problems in its implementation because it has been going well , namely : (1) Technical assistance shortcomings, (2) decentralization and participation , (3) Timing, (4) Information systems, and (5) The bottom line: sustaining project benefit. Keywords : Parking Service , Policy , Barriers

Kata Kunci : Perparkiran, Kebijakan, Hambatan Implementasi, Parking Service , Policy , Barriers