Substansi Pengelolaan Lingkungan Sumber Daya Hutan Dalam Kebijakan Desentralisasi :: Studi Kasus HPH Dan IPK Di Kecamatan Yaur Kabupaten Nabire Provinsi Papua

BANGGO, Manase, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pembangunan di Indonesia pada masa orde baru berlangsung secara sentralistik, yaitu program pembangunan dilaksanakan dengan sistem top down. Daerah tidak mempunyai kewenangan yang besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Potensi sumber daya hutan (kayu) yang sangat besar dikuasai oleh negara, dan keuntungannya untuk kepentingan oknum penguasa dan pengusaha, sementara rakyat kecil pemilik hutan adat secara tradisional dipedesaan terpencil, tinggal dalam keterbelakangan , karena tidak dijangkau oleh laju pembangunan yang ada. Hutan menjadi rusak dan penduduk yang berada disekitarnya dalam kondisi merana, kerena lingkungannya tercemar dan rusak sebagai akibat kehadiran HPH dan IPK dalam pengelolaan sumber daya hutan (kayu) untuk kepentingan industri pengusaha. Diera Reformasi ini sustensi pengelolaan lingkungan sumber daya hutan yang bertumpu pada rakyat, merupakan harapan mewujudkan kemampuan masyarakat lokal (kelompok sasaran) untuk tumbuh dan berkembang dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri didalam mencukupi kebutuhannya melalui pengelolaan sumber daya hutan (kayu) yang dimilikinya, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sustensi/keberlanjutan pengelolaan lingkungan sumber daya hutan, dikecamatan Yaur kabupaten Nabire provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh adalah dari pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah daerah serta pengurus kopermas yang merupakan responden kunci dilokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dikecamatan Yaur kabupaten Nabire, faktor-faktor yang mempengaruhi sustensi pengelolaan lingkungan sumber daya hutan adalah kebijakan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi pada sektor kehutanan melalui pembentukan kopermas yang bermitra dengan pengusaha dalam usaha pengelolaan sumber daya hutan, yang merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat (kelompok sasaran), maka sustensi pengelolaan lingkungan sumber daya hutan secara lestari guna meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran dapat tenwujud. Untuk mewujudnyatakan sustensi pengelolaan lingkungan sumber daya hutan, disarankan untuk : Pertama, adanya kebijakan desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang disektor kehutanan dalam pengelolaan sumber daya hutan kepada pemerintah daerah secara utuh, agar daerah dapat mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan sumber daya hutan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal (kelompok sasaran) dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai adat setempat. Kedua, adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat lokal (kelompok sasaran) secara terus-menerus agar mampu mengikuti perkembangan lingkungan, kehidupan sosial ekonomi, dan sosial politik yang berkembang dewasa ini .

Development in Indonesia during the new order was centralized-a developmental program that was implemented with topdown system. Here, local government had no authority / autonomy to manage its domestic affairs. The potencial forest resources (wood) had been controlled by the state (central government) and its profits running into some official persons pockets, while the small society as the traditional custom forest owners in remote areas lived under the standard of living because the development could not reach them at all. The forest became damage and people around it were in bad conditions because of the environmental pollution and damage as the result of the exertion forest right (HPH) and preparation wood licensi (IPK) presence in managing the forest resources (wood) for the interest of some in entrepreneur's industry. In reformation Era, the environmental management of forest resources concentrated on the public support is a prospect to realize the local people ( target group) capability. They are hoped to grow and to develop with their own ability and strenght to fulfill their own needs throught the management of forest resources ( wood) they had, in order to improve their prosperity in continuously development context. This research purposed to know factors influencing the continuity of the environmental management of forest resources at kecamatan Yaur, kabupaten Nabire, Papua province. The used method was case study with qualitative approach. The data obtained were from direct observation and in-depth interview with the public figures and the local government officials and kopermas officials, which were the key respondents in the research location. Based on the research result at kecamatan Yaur, kabupaten Nabire, factors influencing the sustainability of environmental management of forest resources were decentralized policy and making use the society. The sustainability of the environmental management of forest resources in order to improve the target group prosperity will be realized with the decentralized policy. To realize the sustainability of the environmental management of forest resources, it is recommended; first, creating decentralized policy. That is by completely delegating the authority of forestry sector in managing the forest resources to the local government in order that they will be able to manage and implement the forest resources management that is beneficial for the local people (target group) by prioritizing the environmental conservation and local custom values. Second, making use the society. Trying to improve the local people ( target group) ability and skill continuously, therefore they will be able to follow the development of their environment, socio-economical and socio-political life.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Pengelolaan Lingkungan,Hutan