Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

AKIRNO, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perubahan struktur pemerintah daerah merupakan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka implementasikan Undang-undang tersebut pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul membentuk lembaga perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan otonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis komperatif dengan melakukan perbadingan antara teoriteori/ asas-asas organisasi dan prinsip-prinsip pembuatan organisasi yang baik, dengan proses pem bentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul. Kriteria yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan melihat apakah asas organisasi yang meliputi : asas tujuan, wewenang dan tanggungjawab, struktur, staff, rincian tugas pokok dan fungsi, koordinasi, jenjang hirarki, rentang kendali, kesederhanaan, standarisasi dan kesinambungan serta prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, telah sesuai dengan tahapan proses pembentukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul yang meliputi : penentuan visi misi, perumusan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan ke dalam fungsi, departemenisasi, atau pengorganisasian, penentuan kewenangan, pengadaan tenaga dan pengadaan fasilitas keja. Had penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembentukan kelembagaan perangkat daerah telah sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip pem bentukan organisasi yang baik serta perundang-undangan yang berlaku, hanya dalam pelaksanaannya perlu ada penyempurnaan tcru tama pada proses perumusan tugas pokok dan penentuan kewenangan ymg menyangkut aset-aset yang menjadi kewenangan daerah K'ibupdtcn Gunungkidul yang masih dikelola oleh pemerint'ih propinsi perlu adanya kejelasan kewenangan dan koordindsi )'.irtg bail\ untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebu

The change of the local government structural is the impact of putting the Regulation No 22, 1999 into the effect of regional autonomy and the Regulation No 22,1999 of financial proportion between the central government and the local government. In order to implement this Regulation, the local government of Gunungkidul Regency established the Local Forces Institution ( Lembaga Perangkat Daerah ) regulated in the local regulation of Gunungkidul Regency. The purpose of this research is to know the establishment process of the Local Forces Institution of Gunungkidul Regency into the implementation of regional autonomy. This research used the method of descriptive - qualitative, the analysis used in this research is the comprehensive analysis by doing the comparison between the theory and the principle of organization and the principle of performing organization with the establishment process of the Local Forces Institution of Gunungkidul Regency. The criteria used to respond the problems is by the reconsidering whether the principle of organization including ; the principle of purpose, authority and responsibility, structuring,, staffing, the speclfylng of the details of prior task and function, coordinating, the level of hierarchy, controlling, simplicity, standardization, and continuity and the principles contained in it have been in accordance with the establishment process of the Local Forces Institution of Gunungkidul Regency including the determination of vision - mission, the formulation of prior task, the speclfying of the details of activity, the grouping of the activity into the function, organizing, the determination of authority, the procurement of employee and the infrastructure of work. The result of the research indicated that the implementation of establishment process of Local Forces Institution has been accordance with the principle of establishing organization and the prevailing Regulations, but its implementation needs to be completed especially in the process of prior task formulation and the determination of authority in dealing with assets which become the authority of Gunungkidul Regency that has been processed by the provincial government needs a clarity of authority and coordination to overcome these problems

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Lembaga Perangkat Daerah,Kabupaten Gunung Kidul