Karut Marut Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY)

DESI NURMAYANTI, Dr. AAGN Ari Dwipayana, S.IP, M.Si

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah sejak orde lama, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan dan sekitar 80% penduduknya tinggal di wilayah desa. Berbagai program pembangunan pun mulai membanjiri desa-desa di Indonesia, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun donatur luar dan dalam negeri. Tak terkecuali Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Sebagai salah satu desa di DIY yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah, Desa Hargotirto mendapat banyak program pembangunan pedesaan dari pemerintah supradesa dan para donatur. Penulis pun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan program pembangunan tersebut. Apakah dapat saling melengkapi (bersinergi) dalam rangka mencapai visi pembangunan desa, atau malah terfragmentasi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan tinjauan pusataka. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah teori yang terkait dengan pembangunan pedesaan, serta teori sustainable livelihoods, teori mengenai sinergi dan koordinasi. Teori pembangunan pedesaan digunakan untuk menjabarkan paradigma, strategi, dan pendanaan pembangunan. Sedangkan konsep sinergi dan koordinasi mengkerangkai hubungan yang terjalin antar program pembangunan di desa Hargotirto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi fragmentasi dalam pembangunan Desa Hargotirto. Sinergi antar program pembangunan Desa Hargotirto tidak terbentuk dengan baik. Baik dari sisi paradigma, strategi, maupun pendanaan pembangunannya. Koordinasi antar stakeholder tidak berjalan lancar, ditemukan duplikasi program, dan adanya ketidakpercayaan kepada desa, terutama dalam pengelolaan dana pembangunan. Semua itu menunjukkan bahwa proses desentralisasi dan demokratisasi Desa Hargotirto masih menemui banyak kendala, yang perlu segera direvisi, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa.

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah sejak orde lama, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan dan sekitar 80% penduduknya tinggal di wilayah desa. Berbagai program pembangunan pun mulai membanjiri desa-desa di Indonesia, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun donatur luar dan dalam negeri. Tak terkecuali Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Sebagai salah satu desa di DIY yang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah, Desa Hargotirto mendapat banyak program pembangunan pedesaan dari pemerintah supradesa dan para donatur. Penulis pun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan program pembangunan tersebut. Apakah dapat saling melengkapi (bersinergi) dalam rangka mencapai visi pembangunan desa, atau malah terfragmentasi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan tinjauan pusataka. Adapun kerangka berfikir yang digunakan adalah teori yang terkait dengan pembangunan pedesaan, serta teori sustainable livelihoods, teori mengenai sinergi dan koordinasi. Teori pembangunan pedesaan digunakan untuk menjabarkan paradigma, strategi, dan pendanaan pembangunan. Sedangkan konsep sinergi dan koordinasi mengkerangkai hubungan yang terjalin antar program pembangunan di desa Hargotirto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi fragmentasi dalam pembangunan Desa Hargotirto. Sinergi antar program pembangunan Desa Hargotirto tidak terbentuk dengan baik. Baik dari sisi paradigma, strategi, maupun pendanaan pembangunannya. Koordinasi antar stakeholder tidak berjalan lancar, ditemukan duplikasi program, dan adanya ketidakpercayaan kepada desa, terutama dalam pengelolaan dana pembangunan. Semua itu menunjukkan bahwa proses desentralisasi dan demokratisasi Desa Hargotirto masih menemui banyak kendala, yang perlu segera direvisi, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan desa.

Kata Kunci : pembangunan pedesaan, sinergi dan fragmentasi pembangunan, paradigma, strategi, pendanaan pembangunan