Implementasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

BADARUDDIN, Ibrahim Is, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan otonomi daerah dalam Era Reformasi saat ini ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik menempatkan aspek kelembagaan pada posisi penting dan strategis yang berperan dalam mendinamisasi sumber daya dalam rangka adaptasi terhadap perubahan. Arab perubahan yang dilakukan melalui langkah kebijikan yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kota Jayapura diharapkan mampu mengantisipasi tuntutan kompleksitas tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dari kemasyarakatan dimasa depan yang dinilai memiliki intensitas dan validitas yang tinggi, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pembentukan dan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui pembinaan, pembimbingan dan pengarahan yang terkoordinasi mutlak diperlukan dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Pemberlakukan berbagai kebijakan yang merupakan manifestasi dari paradigma desentralisasi merupakan momentum untuk memulai suatu babak Baru dalam otonomi daerah. Pengembangan kelembagaan dipandang sebagai rangkaian kebijakan yang akan berimplikasi luas terhadap pembangunan daerah dan mamiu mengatasi berbagai kendala struktural dan fiingsional yang mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berangkat dari asumsi ini penulis mengambil satu obyek penelitian yaitu implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan perangkat daerah kota Jayapura dengan mengamati proses dan kinerja implementasi pengembangan kelembagaan, peranan stakeholder dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif terhadap data dan fakta yang menggambarkan tentang proses implementasi yaitu output dan outcome sehingga diharapkan memberikan rekomendasi dalam penguatan dimensi kelembagaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Tayapura dan data primer sebagai hasil wawancara dengan pejabat-pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan proses implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan Kota Jayapura. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan Kota Jayapura belum efektif disebabkan karena penempatan dalam jabatan pimpinan tidak didasarkan pada kriteria menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan dan tidak seimbangnya struktur yang dibangun dengan kemampuan yang dimiliki serta terbatasnya kemampuan aparatur balk kualitas maupun kuantitas. Bila dilihat hasil analisis di atas maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah Kota Jayapura dengan tetap berpedoman pada perumusan visi dan misi yang jelas untuk menghilangkan duplikasi tugas sehingga lembaga akan berfungsi lebih efektif dan efisien didukung oleh aparatur yang profesional dalam menin katIcan pelayanan kepada masyarakat.

The policy of regional autonomy in this era of reform, seen from the political and constitutional points of view, involves a shift of paradigm from a centralistic system of government towards a decentralistic system of government , which puts the institutional aspect on a significant and strategic position that serves to dynamicize all resources with the capabilities to adapt themselves to change. The direction of change adopted by the local government of Jayapura through its policies is expected to be able to anticipate the demands for the implementation of its complex tasks and community development in the future, which will continue to exist with greater intensity and validity. This is based on the assumption that the institutional formation and restructuring of the local government apparatus through coordinated guidance, counseling and direction are absolutely needed to accommodate the interests of the community at large. The enforcement of various policies as a manifestation of decentralization is a momentum for a new phace in regional autonomy. Institutional development is considered as a series of policies which will have a wider implication for regional development and can overcome various structural and functional constraints encountered in the process of carrying out good governance in the region. On the basis of the aforementioned assumption, the writer decided on an object of research, namely the implementation of the policy on institutional development of government apparatus in Jayapura by observing the process and the performance of institutional development, the role of stakeholders as well as the factors that contribute to policy implementation. The method used is descriptive-qualitative on the data and facts which represent the process of implementation, i.e. the output and outcome, in the hope that they will provide the writer with recommendations to strengthen the institutional dimension. The data used in this research were secondary data obtained from the local government of Jayapura and primary data obtained from interviews with officials directly or indirectly involved in the process of policy implementation of institutional development. The result of analysis indicates that institutional development has not been effectively implemented because the appointment of top-ranking officials is not based in appropriate criteria, resulting in a decline in the provision of services and an imbalance between the established structure and the capabilities of government apparatus both in quality and quantity. With the result of analysis mentioned above, there is a need to take concrete measures in order to improve the roles and functions of government apparatus in Jayapura by formulating a clearly defined vision and mission to avoid duplication of tasks so that the institution will function more effectively and efficiently with the support of professional apparatus in improving public services.

Kata Kunci : Kebijakan Kelembagaan,Perangkat Daerah,Public services,Policy of regional autonomy