Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah :: Studi Kasus Kabupaten Rokan Hulu

ISMAIL, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Secara Administratif Pemerintahan, salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat adalah dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, implikasinya adalah dapat dilakukan dengan pemekarn wilayah baru. Asumsinya adalah jika pusat pemerintahan daerah berada dalam jangkauan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan lebih cepat, hemat, murah, responsif, produktif dan akomodatif. Tujuan yang hendak dicapai dalam pemekaran wilayah yang menuju pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan karena dinilai sangat strategis kedudukan daerah didalam peraturan ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah mengandung konsekwensi yang berupa hak, wewenang dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri yang pada prinsipnya harus mampu membiayai sendiri kebutuhannya dengan mengandalkan kemampuannya atau idealnya meniadakan dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Dalam hal' ini daerah betul-betul dituntut agar mandiri dalam arti dapat menunjukkan kemampuannya, sehingga berangsur-angsur semakin kecilnya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Sedangkan tujuan dari penelitan ini adalah Melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Rokan Huh dalam melaksanakan Pemekaran Wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan pemekarn wilayah tersebut. Dari hasil Penelitian, terungkap ada beberapa isu penting yang menjadi persoalan bagi pemerintahan Kabupaten Rokan Huh dalam melaksanakan Pemekaran Wilayah Yaitu : Menyangkut faktor aparatur pemerintahan dan faktor keuangan daerah. Kemampuan aparatur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti perbandingan antar jumlah formasi jabatan yang ada dengan jumlah formasi jabatan yang terisi, kemudian masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal yang dicapai, pendidikan teknis fungsional, kemampuan dalam membiayai pengembangan karier pegawai. Sedangkan kemapuan keuangan daerah hanya terpokus dari jumlah yang didapatkan dari pusat dan daerah. Sedangkan pelaksanaan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Rokan Huh telah berjalan lebih dari 2 tahun yang terhitung sejak tanggal 12 Oktober 1999, namun masih belum optimal, oleh karena kurangnya ketentuan-ketentuan, kebijakankebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sekalipun sudah digariskan beberapa ketentuan, tetapi masih mengambang, sehingga sangat mempengaruhi implementasi Pemekeran Wilayah di Kabupaten Rokan Huh

The government can get to close to the society administratively by the decentralization policy or the region autonomy. Its implementation can be undergone by the new territory development. There is an assumption if there were some central government of the territory, the service for the community could be given much more quickly, economical, cheap, responsive, productive, and accommodative. The aim that will be achieved in the developing region objected to local autonomy has increased the resource and the result to organize the government, public service and structure implementation, because the local was suggested very strategic in the state s t r u c ~ ocf republic of Indonesia. The authority submission by the central government to local government has a consequence constitutes a right, authority, and a duty to local’s household itself, which principally has to be able to fianance their own needs by relying on their abilities or ideally, removes and reduces their dependence to the central government. In this case, the local indeed was charged to be autonomous, able to show their abilities, so gradually will have lesser dependence to the central government. Meanwhile, this research’s goal is to see the government’s ability of Rokan Hulu Regency to carry out the territory development, the new issues that appeared while undergoing the territory development, what the condition of Rokan Hulu Regency and the future prospects, and meet the offered policy. According to the research, there was revealed a significant issue as a matter for the govenment of Rokan Huh Regency to develop the territory such as relevance of the government apparatus and the regon financial. The apparatus’ ability can be seen from some indicators as the following, the comparison between the existing numbers of the employment formation, work term or the officials, the official class, the achieved formal education, the functional technique education, and the ability for finance developing the official’s career. Meanwhile the finance was only collected from the central, and region. Whereas the implementation of the territory development in Rokan Huh Regency has been carried out for two years, since October 12 1999, but it seems has not been optimal due to the lack of the prosedures, the policies, standards, norm, criterions, and the guidelines, which established by central and province government. These are highly affecting the implementation of the territory development in Rokan Hulu Regency.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Wilayah,Kabupaten Rokan Hulu