Strategi Pembangunan Peternakan Jawa Tengah Pada Era Otonomi Daerah
PRASODJO, Triono, Dr. Agus Dwiyanto
2002 | Tesis | Magister Administrasi PublikPemban-man Sub Sektor Peternakan dimasa yang akan datang semakin menghadapi tantangan yang berat. Kelak dengan berlakunya era perdagangan bebas maka produk peternakan dalam negeri akan bersaing bebas dengan produk dari luar negeri tmpa bisa diproteksi la@. Saat ini produk petemakan dalam negeri belum mampu menghadapi persaingan dari luar, hal ini disebabkan berbagai masalah yang a h p kompleks yaitu, cara penanganan hasil peternakan masih kurang baik, skala usaha yang tidak efisien, cara budidaya yang masih tradisional, modal yang terbatas, lahan pertanian yang semalcin menyusut, indeks nilai tukar petani yang rendah sexta kemampuan manajemen peternak yang rendah. Otonomi Daerah yang sedang berJalan ini membuat banyak perubahan yang fbndamental, diantaranya restrukturisasi organisasi pemerintah ma perubahan sumber dana pembangunan membuat Pemerintah utamanya didaerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan cara mengelola sumberdaya secara efisien dan berdayaguna. Menghadapi berbagai tantangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu menerapkan perencanaan strategis untuk melaksanakan pembangunan di dakrah termasuk pembangunan peternakan, mengingat begitu banyak masalah yang hams dihadapi sementara sumberdaya yang ada semakin terbatas. Perencanaan strategis merupakan perencanaan dengan memperhitungkan peluang dan ancaman yang ada dilingkun-m eksternal, serta kekuatan dan kelemahan yang ada dilingkungan internal . Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan dengan menggunakan matriks SWOT dihasilkan isu-isu strategis, selanjutnya dengan menggunakan Litmus test dihasilkan isu-isu yang paling strategis. Adapun isu-isu yang paling strategis dalam pembangiman peternakan Jawa Tengah adalah : Pembangunan Peternakan Berorientasi Agribisnis Berbasis Pedesaan, Pcngembangan Sentra-sentra Produksi Peternakan dan Penciptaan Iklim yang Kondusif, serta Pengembangan Kemitraan. Adapun strategi didalam menjawab isu Pembangiman Peternakan Berorientasi Agiibisnis Berbasis Pedesaan adalah identifikasi peluang pasar, mengembangkan industri pengolahan hasil peternakan, menyediakan dan menyebarluaskan informasi standar mutu, mengembangkan pola kemitraan, mengembanflran sumberdaya manusia pelakii agribisnis, mengembangkan infiastnlktur agrobisnis, mengembangkan teknologi agibisnis. Isu Pengembangan Sentra-sentra Prodiiksi Peternakan dengan langkah-langkah identifikasi wilayah, menetapkan wilayah-wilayah sentra produksi peternakan berdasarkan identifikasi wilayah, penyediaan pakan temak, input bibit ungpl temak untuk dibudidayakan, pengendalian dan pengobatan penyakit hewan, mengembangkan teknologi bibit, tata laksana pemeliharaan dan pakan. Strated untuk isu Penciptaan iklim yang kondusif, serta pengembangan kemitraan dengan membuat Peraturan Daerah yang tidak memberatkan usaha petemakan dan menjamin pelaksanaannya, memperbaiki sikap mental aparat gma peningkatan pelayanan, menyediakan sarandprasarana yang di butuhkan oleh iisaha petemakan, dan mengembangkan pola kemitraan.
The development of the future sub-sector of animal husbandry will face some harder challenges due to the prevailing era of free trade, during wkh the product of local animal husbandry will complete with the ones of foreign husbandry without any protection, where as the fact is that presently the local product cannot afford the competitions of foreign countries. It is caused by some complex problems. Such as the poor method of how to handle the animal husbandry’s products, the inefficient operation scale, the tradisional way of breeding, low capital, farming land is reducing,the rate index of the farmers and the low managerial capacity of breeders. An autonomy era causes some fundamental changes, a.o. restructuring of the government organization and the change of fund development sources, which make the government, particularly the local governments having to selves-prepare by managing the sources efficiently. To face the mentioned challenges, the local government should apply some strategic plans to make developments in its regional, including o f . the animal husbandry, considering that many things should be solved while the sources are more limited. One of the strategic plans is to take into consideration the possibility of chances and threats in eksternal environment, and also to estimate the strength ang weaknesses in internal environment. Starting from analysis of strategic environment and using the SWOT matrices, will produce the strategic issues, further by using the Litmus tests will get the most strategic issues. The most strategic issues of animal husbandry’s development in Central Java are : to develop animal husbandry oriented from rural-based agribusiness, to develop the centra of Livestock’s product, to create conducive environment and to promote partnership, Strategic for solving the issue of animal husbandry’s development oriented fiom rural based agribusiness are to identify market opportunities, to develop the livestock product industries, to provide and to spread the information on value standart, to promote partnership Patterns, to develop human sources of Agibusiness Actors, to develop infrasructure of Agribusiness and its technology. Strategies for developing centra of animal husbandry‘s product by identifying an area are to determine the centra-area based on the identification, to provide the cattle’s food, to input the first class offspring to breed, to prevent and to treat the animal diseases, to develop the technology of offspring‘s availability, to manage the breeding and feeding. Strategies for creating a conductive environment and improving partnership by making local rules which will facilitate the accomplishment and not burden the husbandry and assuring its performance,are to improve the mentality of the apparatus to Increase Service, to provide the means and facilities needed by husbandry business and to develop the system of partnership.
Kata Kunci : Pembangunan Peternakan,Strategi,Propinsi Jateng,Otonomi Daerah