Evaluasi Proses Kebijakan Pemekaran Daerah Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik :: Studi Kasus Di Kabupaten Kotawaringin Timur

EDY, Nurul, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan Kabupaten terluas di Propinsi Kalimantan Tengah yaitu 50.700 Km2 (?t 33% dari has wilayah Kalimantan Tengah) dan penduduk 521.287 jiwa serta kurangnya sarana dan prasarana seperti transportasi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam keterjangkauan pelayanan pemerintattan, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan. ltulah sebabnya sejak awal sudah diyakini bahwa strategi kebijakan Pemekaran Daerah adalah salah satu cara pemecahannya. Pemekaran Daerah yang dimaksud adalah memperkecil wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara membagi 3 (tiga) wilayah, yaitu wilayah ex Pembantu Bupati Seruyan menjadi Kabupaten Seruyan dan wilayah ex Pembantu Bupati Katingan menjadi Kabupaten Katingan. Kebijakan pemekaran daerah ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses kebijakan pemekaran daerah, mengidentifikasi manfaat dan kerugiannya khususnya bagi masyarakat dalam ha1 pelayanan publik, serta mengetahui faktor-faktor peng hambat dan pendorong dengan memberikan berbagai rekomendasi untuk kinerja pemerintah daerah baik bagi Kabupaten lnduk maupun Kabupaten yang baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data . sekunder dan teknik wawancara mendalam terhadap obyek di lapangan. Data-data yang didapat dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian sesuai yang ditemukan dengan metode analisanya menginterpretasikan data melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman, fakta dan informasi yang diperoleh dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pemekaran Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap efektivitas pelayanan publik. Pengaruh yang positif tersebut adalah untuk masyarakat dan Pemerintah daerah yang ternyata memberikan kemudahan dalam hal pelaksanaan pelayanan publik. Pengaruh yang bersifat langsung; misalnya biaya ringan, waktu Jebih singkat dan adanya opportunity cost bagi masyarakat, sementara bagi pemerintah pendeknya rentang kendali dan berkurangnya biaya administrasi pemerintahan. Sementara pengaruh positif yang bersifat tidak langsungpun memberikan beberapa peluang usaha untuk masyarakat, terjaminnya bangunan masyarakat, terlaksananya program RUTR daerah, tertib administrasi kependudukan dan pertanahan serta terbukanya lapangan kerja baru. Pada akhirnya bahwa kebijakan Pemekaran Daerah adalah tepat dan bermanfaat bagi daerah yang sangat luas geografisnya seperti Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kotawaringin Timur, which is the widest regency in Central Kalimantan Province of 50,700 Km2 (2 33% of total width of Central Kalimantan) and the amount of people is of 521,287 people and the lack of structure and infrastructure, such as transportation, emerge difficulties in reaching the governmental service, society empowerment, and the distribution of development. This is why since the beginning it has been believed that the strategy of district expansion policy is one of the ways to overcome it. The district expansion meant here is to reduce the administrative district of Kotawaringin Timur Regency Government by dividing it into 3 (three) districts, district ex Seruyan Mayor Assistance into Seruyan Regency and district ex Katingan Mayor Assistance into Katingan Regency. This expansion policy is stated in the Regulation of the Republic of Indonesia number 5 in the year of 2002. The aim of this research was to find out and to evaluate the process of district expansion policy, identify the benefit and the lost, especially for the society in the case of public services, and to find out the forbidding and generating factors by giving various recommendations to increase the performance of municipal government, either for the mother regency or the new regencies. The method used in this research was by using the secondary data analysis and deep interview technique on the objects in the field. The data obtained was analyzed by using descriptive-qualitative analysis, reflecting the actual condition of the object appropriate with the finding by using the analysis to interpret data through the intellectual understanding built based on the experience, fact and information obtained in the field. Based on the result of this research, it was concluded that the district expansion gave positive impact on the effectiveness of public service. The positive impact was for the society and the Municipal Government, which in fact gave ease for the society to implement public services. The direct impact, for example light cost, shorter time and the existence of opportunity cost for the society, meanwhile for ht government, the shorter duration of control and the reduction of government administrative cost. While, the positive indirect impact gave several business chances for the society, the guaranteed building, the implementation of District RUTR program, good administration of residential and resident, and the openness of new working field. Finally, the district expansion policy was appropriate and beneficial for very wide district, such as Kotawaringin Timur.

Kata Kunci : Layanan Publik,Kebijakan Pemekaran Daerah,Kabupaten Kotawaringn Timur