Studi implementasi kebijakan pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti

PURBANI, Anjar, Dr. Agus Dwiyanto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemerataan dan penempatan tenaga dokter dan kelangsungan keberadaanya di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas, mempunyai nilai strategis dalam menyelenggarakan program kesehatan Untuk mempercepat jangkauan pelayanan kesehatan oleh tenaga dokter di daerah-daerah, terutama daerah terpencil dan sangat terpencil, maka pemerintah mengambil kebijakan pendayagunaan tenaga dokter dengan ikatan kerja melalui pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Kebijakan tersebut diambil dalam rangka efisiensi pemanfaatan sumber daya pemerintah yang terbatas, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selma Masa Bakti. Tujuan Kebijakan pengangkatan Dokter PTT adalah pendayagunaan tenaga dokter yang baru lulus dari pendidikan dan pemerataan pelayanan kesehatan oleh tenaga dokter disellwh pelososk tanah air. Data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah data sekunder yang dilengkapi dengan data hasil wawmcara dari para informan kunci yang memegang peranan dalam kebijakan pengangkatan dokter PTT serta wawancara dari kelompok sasaran yaitu para dokter PTT. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan data dau fakta yang diperoleh dari lapangan. Dengan menganalisis data sekunder dan hasil penelitian sebelumnya serta wawancara dengan pejabat terkait maupun para dokter PTT, maka dapat diketahui kendala atau hambatan maupun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengangkatan dokter PTT'. Untuk memperoleh gambaran bagaimana para dokter menyikapi kebijakan pengangkatan dokter PTT, penelitian menggunakan 'analisis isi' berita mat kabar terbaru dan kumpulan laporan eksekutifyang diterbitkan oleh Pusat Data Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 'resistensi' para dokter dari awal kebijakan dokter PTT dilaksanakan sampai dengan saat penelitian ini dilakukan. Pendayagunaan dan pemerataan tenaga dokter diseluruh wilayah pelosok tanah air belum dapat berhasil dengan baik karena terkendala oleh sistem penggajian yang dianggap belum memadai, kondisi lingkungm geografis tempat dokter melaksmakan masa baktinya, serta ketidakjelasan karir dan pekerjaan dokter pasca PIT. Peminatan para dokter di provinsi yang mempunyai daerah terpencil dan sangat terpencil di luar P. Jawa terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia masih sedikit. Para dokter PlT cenderung tidak memilih daerah dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Meskipun diakui bahwa keadaan demikian tidak dapat digeneralisir untuk semua dokter PlT.

Clinician distribution and placement and their continuos existence in the health service facility, especially in the People Health Centre, have their strategic values in actualising health program. To exceed the health service reach by the clinicians in some regions, especially those of in the remote and very isolated ones, so the government take clinician as the impermanent policy by holding working tenure through appointing clinicians as the impermanent staffs (PTT). The policy is taken in case of efficiency in benefiting limited government' resources, poured in the Presidential Decision Number 37 Year 1991 about the Clinicians' Increase as Impermanent Staffs During Their Devotion. The aim of appointing P"' clinicians is empowering the fresh graduated ones from their education and distributing health services by clinicians all over the country. Data used in this research are, especially, secondary ones completed with the interview result from the key informant holding the role in PTT clinician adoption policy and interview from the target group, i.e. PTT clinicians. The analysis method used in this research is qualitative descriptive aimed to describe the data and fact obtained from the field. By analysing secondary data and the research result before doing interview with either the interrelated officers or PIT clinicians, so if can be known that the constraints. To obtain the description of how the clinicians consider the PTT clinician adoption policy, this research uses 'content analysis' on the newest newspaper information and the executive report collection published by Health Data Centre. It is aimed to know the clinicians' 'resistance' level from the beginning of PTT clinician policy held to the research actuated The empowerment and distribution of clinicians all over the isolated areas in this country has been not able to produce anything well because it is constrained by the salary system considered unreasonable, the geographical environmental condition where the clinicians' devote, and the indistinct career track and p0st-m clinicians' jobs. The clinicians' interest in the province having the remote and very isolated areas out of Javanese island, especially those in central or eastern Indonesians regions are still less. The PTT clinicians do not tend to choose the remote and very isolated criteria Though considering that such situation, it cannot be generalised for all the PTT clinicians.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Dokter PTT