Implementasi Penataan PKL di Kawasan Malioboro Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pariwisata di Yogyakarta

ANGGA PRATAMA H.P, Dr. Subando Agus Margono M.Si.

2014 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Dewasa ini aktifitas masyarakat di kawasan Malioboro sudah jauh berkembang, Malioboro tidak hanya sebagai kawasan wisata belanja akan tetapi sudah jauh berkembang menjadi public space dengan beragam aktifitas dan latar belakang motif orang yang terlibat di dalamnya. Kondisi ini membuat kawasan malioboro menjadi sebuah kawasan yang cukup fungsional di tengah-tengah kota dan memiliki beban ruang yang semakin besar. Saat ini pemerintah kota Yogyakarta menghadapi problematika cukup serius terkait dengan masalah penataan kawasan malioboro, jumlah pedagang kaki lima kian hari semakin bertambah, keberadaanya cenderung semakin tidak tertata dan terkesan semrawut sehingga mengganggu keamanan, ketertiban, kenyamanan dan mengancam keberadaan pedestrian di sepanjang jalan Malioboro. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro serta melihat faktor apa saja yang mempengaruhi proses Implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu secara deskriptif berusaha mengidentifikasi proses implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima serta faktor apa saja yang mempengaruhinya dengan menbambil study kasus di wilayah kawasan wisata Malioboro. data di peroleh melalui tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis di lakukan secara deskriptif kualitatif dengan menekankan pada dua hal pokok yaitu terhadap hasil-hasil implementasi kebijakan penataan dan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa UPT Malioboro sebagai unit pelaksana kebijakan telah melakukan berbagai tahapan mulai dari sosialisasi, penataan, evaluasi dan pengawasan. Pemerintah menyadari bahwaa penataan PKL tidak hanya di pengaruhi bagaimana peraturan itu di implementasikan kepada pedagang, akan tetapi ada faktor lain yang menjadi penentu, seperti daya tanggap masyarakat terhadap peraturan, sumber daya manusia, dan bagaimana pola pendekatan komunikasi yang terbangun antara pemerintah, masyarakat umum dan Pedagang Kaki Lima sehingga terbangunlah pola kemitraan yang sinergis dan harmonis. Penataan yang telah di lakukan, sudah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi terciptanya kualitas ruang yang cukup nyaman bagi semua pihak, namun dalam prosesnya masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti kurangnya sumberdaya manusia, kesadaran Pedagang Kaki Lima terhadap aturan dan kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan.

Nowadays, social activities in Malioboro are growing. Not only as a market place but it become a public space with many activities and orientations of actors. This condition changes Malioboro to become a functional area in the middle of the city and has a big spatial problem. Now, The City Government of Yogyakarta is facing serious spatial problems which are how to manage spatial in Malioboro with the increasing number of Malioboro's street hawkers. The problems are how to keep Malioboro secure, clean and regulated. This research is trying to describe and analyse the implementation of the policy regarding Malioboro's street hawker. This research also shows what the factors that influence the policy implementation process are. This research is a descriptive research. It means identifying the process of arrangement Malioboro's street hawkers policy and what are the factors that influence the policy. It is a case study research in Malioboro area. The data is collected using three methods; these are interview, observation, and documentation. This research using descriptive qualitative and emphasizes in two main variables which one in the result of arrangement policy and the others is the variables that influence the implementation process. The result of this research show that UPT Malioboro as a policy execution unit has done many steps from socialization, arrangement, evaluation, and supervision. The government realize that arranging street hawkers not only influenced by the implementation of the policy, but also others factors which is the key factors such as society response in regulation, human resources, and harmony relationship between the government, society, and street hawkers. The arrangement gave a significant effect in making a comfortable spatial area. There are many problems in the process policy implementation such as capability of human resources, awareness of the street hawkers to the regulation, and the weak sanction to the offender.

Kata Kunci : Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Malioboro, Pedagang Kaki Lima.