Efektivitas pengelolaan Repong Damar sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) di Pesisir Krui Kabupaten Lampung Barat

HELDAN, Elip, Prof.Dr. Moeljarto Tjokrowinoto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam kegiatan konservasi hutan di Propinsi Lampung temyata ditemukan kerusakan hutan dengan kondisi prosentase tinggi. Dari fenomena kerusakan tersebut ternyata masih terdapat hamparan yang masih tejaga secara lestari di Kabupaten Lampung Barat yaitu berupa Repong Damar yang telah berhasil. Repong Damar ini berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan telah dikelola sejak ratusan tahun lalu yang secara turun temurun oleh masyarakat adat setempat. Repong Damar yang telah diusahakan oleh masyarakat ini, pada tahun 1997 mendapatkan penghargaan KALPATARU dan pada tahun 1998 ditetapkan sebagai Kawasan Daerah Tujuan Istimewa (KDTI) dengan Swat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 47Kpts- II/1998. Karena Repong Damar ini dikelola secara turun temurun dan dapat menjaga kelestarian Repong Damar yang berfungsi ekonomis, ekologis dan sosial budaya maka harus Qketahui sejauhmana efektivitas pengelolaan Repong Damar di Pesisir Krui Lampung Barat sebelum dan sesudah adanya kebijakan KDTI, serta faktorfaktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Repong Damar. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan responden yang diambil secara purposive sample sebanyak 46 orang yang terdiri dari tokoh adavmasyarakat, petani damar dan stakeholders. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan repong damar sebelum ditetapkan sebagai KDTI dinilai sangat efektif, karena menunjukkan pemanfaatan repong damar yang produktif. Sedangkan pengelolaan repong damar setelah ditetapkannya sebagai KDTI menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan repong damar tetap terjaga. Karena kebijakan KDTI tidak mempengaruhi sistem pola pengelolaan repong damar. Pola pengelolaan repong damar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penguasaan lahan berdasarkan pola waris, perekonomian petani damar dan kepemimpinan lokal/adat dalam komunitas. Ditinjau dari sudut pandang adminitrasi publik, kebijakan KDTI dinilai tidak efektif, karena tidak menunjukkan implikasi peningkatan kualitas bagi pelayanan masyarakat. Dimana aturan yang mengikat dalam KDTI mengharuskan adanya izin pengelolaan repong damar dari pemerintah. Sehingga yang menjadi fokus penyempurnaan kebijakan KDTI yaitu perlu adanya penyederhanaan prosedur perolehan hak pengelolaan repong damar yang panjang dan rumit.

The activities of forest conservation in Lampung Province, in fact was found that the forest damage with high percentage condition. By this damage phenomenon, in fact, there are still exists some conserved areas in West Lampung Regency, that is the successful Repong Damar. This is found in tradisional law community area and had been managed since hundred years ago from generation by the community. Repong Damar which has been operated by the local people, got KALPATARU award in1997 and in 1998 it was considered to be the Special Destination Area (SDA) with the decree of Forest Minister Number 47Kpts.IV1998. As Repong Damar was managed by the people from generation to generation and they can conserve it as economic function,ecologic and socio-cultural, it was to be known how far the effectiveness of Repong Damar management in Pesisir Krui, West lampung after and before the existence of Special Destination Area policy, and factors influence the effectiveness Repong Damar management. This research used qualitative method with 46 respondent taken purposively sampling consist of custom and community leaders,farmers and stakeholders. From the research findings, it was found that before Repong Damar was considered to Special Destination Area, it was said to be effective because it was productive. While management of Repong Damar after considered as Special Destination Area was still effective. This was because the policy of SDA did not influence the system of managing Repong Damar. The pattern of managing Repong Damar was influenced by some factors,those are the management of land was based on pattern of inheritance, farmers economic and local leadership in the community. Considered from public administration view, the policy of SDA is uneffective because it doesn’t imply quality improvement for public services. And then rule of policy of SDA make they must to have alicence in managing of repong damar fro, government. So, the focus to fix the policy of SDA ismaking the procedure to have right to manage repong damar is long and complicate to be more simple.

Kata Kunci : Konservasi Hutan,Pengelolaan Repong Damar,KDTI