OPTIMALISASI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KAWASAN GREY AREA DEMI TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KASUS: KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN, KOJA, JAKARTA UTARA)

MUHAMMAD ZAIN WICAKSONO, Agus JokoPitoyo, S.Si., M.A.

2015 | Skripsi | S1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN

Diterbitkannya peraturan perundang-undangan kependudukan yang menjamin seluruh warga negara bisa mendapatkan dokumen kependudukan ternyata tidak dialami oleh penduduk yang bertempat tinggal di wilayah sengketa. Sudah lebih dari 20 tahun warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya adalah KTP. Selama bertahun-tahun pemerintah daerah tidak berkenan untuk menerbitkan dokumen kependudukan karena status kepemilikan lahan yang belum jelas. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat aturan yang menyatakan bahwa status kepemilikan lahan adalah syarat untuk menerbitkan dokumen kependudukan. Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan dokumen kependudukan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan secara nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggabungkan teknik observasi dengan wawancara mendalam. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan teknik bola salju pada tokoh kunci yang ditemui di lokasi penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Data yang didapatkan setelah melalui proses reduksi, kemudian disajikan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sekian lama warga Tanah Merah berjuang untuk memperoleh status kependudukan dengan menghadapi berbagai macam kendala yang ditemui, akhirnya pada awal tahun 2014 mereka bisa memperoleh dokumen kependudukan (KTP). Kendala yang kerap ditemui warga untuk bisa mendapatkan KTP ialah selalu dikaitkannya persoalan kepemilikan lahan dengan persyaratan untuk memperoleh KTP, Praktik diskriminasi pun kerap dialami oleh warga yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

In contrary of civil legislation law which states that a nation guarantees its citizen to receive civil documents, the citizens who live inside a disputed area are not allowed to get their rights in receiving civil documents. It has been twenty years of hardship for the residents of Tanah Merah, South Rawa Badak village, Koja, North Jakarta to get civil documents such as identification cards. For years the government has not issued civil documents due to uncertain land ownership. Whereas in civil legislation law, there is even not one article which states that land ownership is one of the terms for civil document issue. Every citizen has rights to get civil documents for the creation of order in civil administration nationwide. The method used in this research is qualitative method. Observation technique, combined with in-depth interview, is used for data collection method. Snowball interview technique is used as sample collection on key person found in the area. Analysis used in this research is qualitative descriptive. Data is verified using triangulation method. The data result is available after the reduction method, later presented then analyzed. The research yields results as follow: In order to get civil status, the citizen of Tanah Merah faced with various hardships before finally in 2014, and the citizen was finally able to receive identification cards. The constraint which the citizen found in order to get identification cards is the tendency from the government to link the issue with land ownership status. Discrimination often found in form of public service which was given by local government to its citizen.

Kata Kunci : KTP, Administrasi Kependudukan, Pelayanan, Grey Area