Kinerja organisasi publik :: Kasus di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

PERMANA, H. Jejen Hendra, Dr. Yeremias T. Keban

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori organisasi dan kebijakan dari Gogin dan Joedono. Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (fact finding). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta belum optimal, karena ditemukan masih banyaknya kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan seperti pencemaran, masih rendahnya penerimaan dari pajak bahan galian golongan c (BGGC) dan air bawah tanah (ABT), adanya praktek penambangan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, seperti tidak memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), luas areal penambangan lebih besar dari luas yang tertera dalam SIPD, dan tidak melakukan reklamasi, masih banyaknya perusahaan yang tidak mempunyai dokumen AMDAL, UKL dan UPL, serta tidak memberikan laporan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Setelah dianalisis temyata ditemukan tiga penyebab yang mempengaruhi kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: a) struktur organisasi belum menampung seluruh kegiatan yang haru. s dilaksanakan, b) kurangnya sumber daya manusia balk secara kuantitas maupun kualitas, dan tidak adanya pegawai yang mempunyai kemampuan teknis seperti ahli pertambangan dan energi, c) belum memadainya anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dinas. Dengan demikian, saran-saran yang direkomendasikan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu 1) menata perangkat peraturan dan penegakan hukum dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, 2) menata kembali struktur organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta memperbaiki managemennya, 3) dibentuk asosiasi pengusaha / penambang guna memudahkan pengawasan, pernbinaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh mereka, kemudian setiap usaha penambangan baru harus ada rekomendasi dari lembaga tersebut untuk digunakan sebagai upaya memperoleh izin usaha penambangan,4) perlunya optimalisasi pemungutan pajak pertambangan dan air bawah tanah untuk meningkatkan pendapatan ash daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, dan 5) merekrut tenaga teknis yang menguasai lingkungan hidup, pertambangan, dan energi untuk ditempatkan di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tenaga fungsional, serta perlunya meningkatkan kemampuan aparatur dengan mengikutsertakannya pada diklat-diklat teknis fungsional.

This study is aiming at understanding the performance of the Environmental Management Service of Kabupaten Purwakarta (Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta) and it's determinants. This study used organizational and policy theories from Gogin and Joedono. It used descriptive qualitative methods to describe the research subject/object condition based on fact finding. Data gathering was by observation, interview and documentation techniques. The study results showed that its performance of the Environmental Management Service of Kabupaten Purwakarta (Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta) is not optimal yet. Because, it was found that there were still many development activities having serious negative effect on environment such as pollution, the low of tax revenue of Mining Material Group C (BGGCIBahan Galion Golongan C) and underground water (ABT/Air Bawah Tanah), the presence of mining practice ignoring the regulations, for example doesn't have SIPD and not doing reclamation, there are many forms that have no documents of AMDAL, UKL and UPL, and not submitting the reports about environmental management and monitoring. The analysis result found three factors influencing the performance of the Environmental Management Service in implementing its main duties and functions those are: a) the organizational structure was uncovering the whole activities that should be done; b) the lack quantity and quality of human resources, and the absence of employee who has technical skill such as expert in mining and energy, c) lack budget to support the operational activities of institution. Therefore, the suggestions recommended are that the Environmental Management Service of Kabupaten Purwakarta needs: 1) to manage the regulation and law enforcement in order to manage the natural resources and environment; 2) to manage the organizational structure of the Environmental Management Service to be the Agent of Environmental Management, Mining and Energy, and improve its management, 3) to establish the entrepreneur/miner association that enable the easy monitoring, building and controlling the mining activities, then each new mining effort must have recommendation from the institution that will be used to get license of mining effort, 4) optimize the mining and underground water tax levy to increase the local original revenue, in regard to the natural resources and environmental reservation, and 5) to recruit the technical worker who has expertise in environment, mining and energy to be placed in the Environmental Management Service as the functional worker, and to improve the apparatus ability by asking their participation in functional technical education and training.

Kata Kunci : Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kabupaten Purwakarta