Kemandirian pengelolaan mutasi PNS antar daerah era otonomi daerah :: Studi di BKD Propinsi Jawa tengah

RAHARJO, Dwi Silo, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Perubahan manajemen pemerintahan daerah pada era otonomi daerah secara signifikan ikut membawa perubahan terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah, termasuk didalamnya menyangkut mutasi PNS antar daerah. Pada kenyataannya muncul kecenderungan hambatan dalam pelaksanaan mutasi PNS antar daerah ini terkait dengan egoisme kedaerahan sebagai dampak efouria otonomi daerah. Hal ini ditunjukan dengan menurunnya prosentase usul mutasi antar daerah yang diterima pada era otonomi daerah ini, yaitu dari 98,7 % pada sebelum pelaksanaan otonomi daerah menjadi 49,1 %; bahkan pada mutasi jabatan antar daerah prosentasenya menjadi 0 % dari angka 15 % yang berarti tidak ada mutasi jabatan antar daerah pada era otonomi daerah. Dilain pihak, apabila kecenderungan ini berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, maka akan terjadi pola pembinaan karier pegawai yang sangat sempit dalam wilayah satu daerah saja. Untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban atas rumusan permasalahan "Bagaimana kemandirian pengelolaan mutasi PNS antar daerah dalam era otonomi daerah?". Dalam penelitian ini, mengunakan metode deskriptif kualitatif yang diharapkan dapat menggambarkan apa adanya variabel dan gejala yang diperoleh dari data sekunder (studi kepustakaan) dan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi pada lokus penelitian yaitu di BKD Propinsi Jawa Tengah. Adapun variabel yang dipilih untuk dapat menjelaskan kemandirian mutasi adalah kewenangan, sistem prosedur dan jaringan kerjasama. Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa kemandirian mutasi PNS antar daerah era otonomi daerah berlangsung secara penuh dalam batas kedaerahan, yang berarti merupakan bentuk kooptasi kedaerahan sempit dengan kecilnya keterkaitan daerah lain. Hal ini dapat dijelaskan dari besarnya kewenangan manajemen kepegawaian pada masing-masing daerah, sistem prosedur mutasi yang hanya mengkhususkan pada kepentingan daerah yang dituju, dan belum terbentuknya jaringan kerjasama kepegawaian daerah secara kelembagaan. Selanjutnya sebagai rekomendasi dalam penelitian ini adalah : (1) perlu adanya langkah kongkrit agar bentuk kemandirian yang ada selalu memperhatikan aspek kebersamaan dengan daerah lain, sehingga keterkaitannya pun dalam tataran skup yang lebih luas (skup nasional) dapat lebih dioptimalkan, (2) perlu untuk meninjau kembali kewenangan manajemen kepegawaian yang diberikan kepada daerah secara penuh ini, dalam arti kewenangan yang memunculkan pembatasan karier pegawai dalam skup daerah sempit untuk dapat ditarik dalam skup lebih luas, (3) perlu upaya meletakan sistem prosedur perencanaan manajemen kepegawaian secara nasional dalam hal formasi dan pembiayaan pegawai sedangkan hal-hal teknis tetap dilaksanakan oleh masing-masing daerah, (4) perlu adanya pembentukan lembaga kerjasama antar daerah bidang kepegawaian ataupun pembentukan fungsi pengaturan hubungan kerjasama antar daerah ini pada lembaga yang telah ada, sehingga pelaksanaan manajemen kepegawaian yang menyangkut lintas daerah dapat diakomodir dengan baik.

The alteration of regional goverment management in the regional autonomy era is significantly brings a change in the implimentation regional personnel management, including inter-regional placement of civil servant. In fact the emergence of this tedency in the intra-regional mutation of goverment officials is interrelated with regional ego as the impact of regional autonomy euphoria. This is shown by the limitation of inter-regional mutation proposal percentage in this era, that is from 98,7 % before implementation of regional autonomy to 49,1 %, even in the intra-regional position become 0 % from 15 %, which mean that there is no position mutation in the autonomy era. In the other side, whenever this tedency happen in relatively long time, there will a very narrow carrier development chance in the region. Therefore, this research tries to look for the answer of the problem "How is the govermnent officials mutation management in the autonomy era?". This research used deskriptive qualitatif method, which is expected to be able to present variables and the sign that was achieved for secondary data and primary data through in dept interview and observation in the research location (in BKD Centarl of Java Province). Variable chosen for explaning mutation are authority, procedural system and net working. Based on the result research analysis, it can be said that the independency of intra-regional goverment mutationn in the autonomy era is fully continued ih the regions themselves, that seems as narrow regional cooptation related to other regions. This can be explained by the goverment official great authority of region and govermnent officials net working have not yet institutionally established. As the recomendation in this research are as follows : 1) It is needed to have clear step in order the form of independency always taking a note of aspect of one region togetherness with other regions can be more optimized; 2) The authority of goverment officials management given to regions need to be evaluated; 3) The effort of setting nationality official management plan procedural system is needed in the case of information and budget for goverment official, while technical problems can be implemented by every regiona; 4) The establishment of regional net working institution is needed so that net working among regions can be accomodated.

Kata Kunci : Mutasi PNS, Pengelolaan, Otonomi Daerah