Strategi Dinas Pendapatan Daerah meningkatkan pajak dan retribusi daerah :: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

DAMHURI, Fitrianita, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemerintah Daerah sebagai suatu daerah otonom dalam melaksanakan pembangunannya tentu dituntut kemampuannya untuk dapat membiayai kegatan pembangunannya dengan menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini Qkemukakan karena dengan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Darah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan tugas daerah dalam melaksanakan otonomi yang dimilikinya. Dan salah satu sektor yang sangat dominan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang Nomor 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa pengaruh kepada pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara lebih bebas. Namun masalah yang seringkali muncul adalah pelayanan yang kurang profesional dan permasalahan kewenangan mengenai jenis pungutan yang belum dipahami sepenuhnya. Dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang merupakan ujung tombak dalam pemungutan dan pengelolaan keuangan daerah dituntut untu mampu menjawab tuntutan tersebut. Kota Bandar Lampung sebagai ibukota dari Propinsi Lampung secara geografis sangat strategis karena terletak di jalur lalu lintas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu potensi sumber daya alam yang melimpah merupakan peluang bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah diidentifikasi faktor-f&or kekuatan dan kelemahan yang dimililu serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandar lampung dengan menggunakan analisis SWOT, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa terdapat beberapa ha1 yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu : (1) peningkatan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman para pegawai terhadap tupoksi; (2) perluasan tax base pajak dan retribusi daerah; (3) pengadaan sarana dan prasarana; dan (4) peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang tetap perlu diingat bahwa upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah jangan sampai meninggalkan profesionalisme dan memberatkan masyarakat, serta berdampak ekonomi biaya tinggi, karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

A local government as an autonomous region, in cunducting its development activity is certainly required to be capable to support it development activity using the fund received from the regional pure income (PAD). This is proposed because the ability of the region to support its development using PAD becomes one of some succes indicators of the local government duty inconducting its autonomy. And one of the sectors which is very dominant in regional pure income (PAD) is regional tax and regional retribution. The law No. 34/2000 about regonal tax and regonal retribution bring influence to local government inexploiting regional income freely. The problem which often appeared is the improfesionalism in public service and the competence in variety of the money collected. And the regional income agency (Dipenda) as a spear tip in collecting and managing regional income is demanded to answer that demands. The city of Bandar Lampung as capital city of Lampung Province has a very strategic fatigued because it lies in pertaining to trafic between Java Island and Sumatera Island. Beside that potential of abundant natural resources is the opportunity for regional income agency (Dipenda) of the Bandar Lampung city to increase regional income from regonal tax and retributioan tax. After identificatioan of strenghts and weaknesses factors which is owned and opportunities and threats which is faced by regional income agency (Dipenda) of Bandar Lampung city with using SWOT analysis, we can obtain a summary that there are some solutions which regional income agency (Dipenda) of the Bandar Lampung city must be done to increase regional income : (1) rising the vulnerable of the staff, work motivation and undestandmg of the organization's task (2) make the tax base of regional tax and regonal retribution become wider; (3) make the tools and equipment available; and (4) improving public service. But, one thing we always must remember is that process to increasing regional tax and regional retribution musn't forget the profesionalism and make hgh cost, because all of that is for wealth of community.

Kata Kunci : Keuangan Pemda TkII, Dipenda Bandar Lampung, Pajak dan Retribusi Daerah.