Penerapan prinsip kewirausahaan dalam kebijakan pajak daerah di Kabupaten Bengkalis

DAULAY, Fadhlan Fuad, Dr. Pratikno

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama, sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik yng baik di berbagai daerah. Dan Kedua, sebagai alat bagi masyarakat seternpat untuk dapat berperan serta aktif dalarn menentukan arah dan cara rnengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalarn koridor kepentingan-kepentingan nasional. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pernerintah . daerah dituntut untuk rneningkatkan kemampuan keuangan dengan manajemen pengelolaan yang baik, studi ini mencoba melihat penerapan prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan pajak di Kabupaten Bengkalis, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nornor 34 tahun 2000. Dengan mengadopsi pemi kiran yang terdapat dalam teori governance dan reinventing government, penerapan prinsip kewirausahaan dalam pengelolaan pajak meliputi : antisipatif, kerjasama, serta pengutamaan penerimaan daripada pengeluaran, kemudian dilakukan pernbahasan terhadap realita pengelolaan pajak dan pembaharuan yang dilakukan untuk mewujudkan efisiensi penggunaan anggaran, proses kerja sama yang baik serta pengelolaan pajak yang diarahkan kepada nilai-nilai kewirausahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan model ini diharapkan dapat menggambarkan permasalahan yang dihadapi dinas pendapatan daerah Kabupten Bengkalis dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. Kernudian dikemukakan variabelvariabel yang menjelaskan penerapan prinsip kewirausahaan , dengan tujuan untuk melihat kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pajak di Bengkalis. Dari hasil analisis yang dilakukan, pada kenyataannya pengelolaan pajak di Kabupaten Bengkalis belum menerapkan nilai-nilai kewirausahaan secara utuh dan dapat dikatakan masih rendah. Ini tergambar dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pajak dan lebih didominasi oleh pernerintah, disamping itu masih terlihat terkotak-kotaknya pegawai dalarn bekerja serta penggunaan anggaran yang kurang efisiensi. Untuk itu penyempurnaan pengelolaan pajak kearah model kewirausahaan harus terus ditingkatkan seperti lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak, pola kerjasama yang diorientasikan pada hasil, pengutamaan efisiensi penggunaan anggaran fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan benar, bai k melalui alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan yang lebih adil dan transparan.

Good governing system is very needed because of at least 2 factors: first, as a tool to run good public service in many region. And the second, as a tool for local people to be able to actively participate in deciding the way and direction to expand life stage of their selves in accordance with apportunity and challenge they face along the national importance corridor. Applying regional autonomy, regional government is demanded to rise financial ability by using a good management, this study tries to look at implementation of enterpreneurship principle in tax management in JKabupaten Bengkalis, especially after the assignment of undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Adopting idea from governance and reinventing government theory, application of enterpreneurship principle in tax management including : anticipation, cooperation, and considering revenue rather than payment, and then tax management reality and renewal ti achieve budget afficiency, good cooperation and tax management directed to enterpreneurship values are discussed. In this research, researcher apply descriptive qualitatif research method, by this model it is expected to be able to describe problem of Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis to implement enterpreneurship principles. Variable explaining enterpreneurship principles implementation are explained to recognize problems in tax management in Bengkalis. From analyzed result, in fact, tax management implementation in Kabupaten Bengkalis have not implemented enterpreneurship values completely and can be said still low. This is replected by the less of people participation in tax management process and much dominated by government, also, it is still clear that worker is segmented in their work and budget application is less efficience. Therefore, perfection of tax management toward enterpreneurship model must be ascended with such priority to public participation in tax management, result oriented cooperation pattern, efficiency priority to budget application, allocation, and distribution function in budget management must be implemented correctly, by more equitably and more transparancy of budget allocation and tax machanism

Kata Kunci : Keuangan Pemda TkII, Kebijakan Pajak, Prinsip Kewirausahaan.