Upaya peningkatan profesionalisme Polri menuju Polisi mandiri

UMARSO, Prof.Dr. Miftah Thoha

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang berfungsi sebagai pelindung, pelayan, dan pembimbing masyarakat sangat rentan dengan permasalahan sosial budaya di masyarakat dikarenakan ruang lingkup dan tugasnya. Dalam perjalanan sejarahnya POLRI yang berorientasi pada masyarakat hams di integrasikan dalam ABRI yang berbeda doktrin : Menghancurkan musuh dan Mengayomi masyarakat, sehingga selama 32 tahun tugas pokok dan kewenangan Polri menjadi tidak berjalan dan ironisnya selalu menjadi Kambing Hitam ketidakmampuan pada penyelesaian kasus-kasus berbau politik serta menj adi alat kekuasaan dan berdampak pada kinerj a Polri yang mendapat nilai negatiydari masyarakat karena ketidak mampuan mengungkap kasus-kasus yang menjadi kewenangannya. Undang-undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997 merupakan respon Polri dalam menciptakan individu-individu Polisi yang profesional sebagaimana dituntut oleh masyarakat untuk melayani, mengayomi dan membimbing masyarakat guna terciptanya Kamtibmas yang kondusif tetapi harapan masyarakat tersebut belum dapat diwujudkan secara optimal oleh Polri, dikarenakan Polri banyak mengalami intervensi dari militer yang mengakibatkan Mandulnya tugas pokok dan kewenangan Polri. Melihat ha1 tersebut diatas, pimpinan Polri sejak tahun 1997 berbarengan dengan momentum era refomasi, Polri mereformasi diri pada 3 aspek antara lain aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural disamping itu dukungan masyarakat melalui Badan Legislatif dan Eksekutif berupa Tap MPR No. W1998 dan INPRES NO. 2 /1999 serta TAP MPR No. VI/2000 yang mengkukuhkan susunan dan kedudukan Polri sehingga Polri berada di bawah Presiden serta memberikan Kemandirian Polri lepas dari wadah ABRI yang mempunyai konsekwensi Polri hams merealisir peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan pembimbing masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani (Civil Society). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang bersifat evaluatif terhadap kebijakan Undang-undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 agar mengetahui apakah implementasi kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan program dan mencoba merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan sedangkan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif eksploratif. Namun implementasi kebij akan ini menitikberatkan pada upaya peningkatan profesionalisme (jangka panj ang), sedangkan upaya menuju Polisi madiri (jangka pendek). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan adalah : ketersedian sumber daya, kemandirian organisasi dan sikap. Agar pelaksanaan kebijakan Undang-undang Kepolisian No. 28 tahun 1997 optimal penulis mengajukan beberapa rekomendasi kebij akan sebagai berikut undang-undang tersebut perlu disempurnakan karena masih ada kelemahan- kelemahan. Adapun efektifitas undang-undang yang telah dibuat hendaknya disosialisasikan kepada anggota diseluruh Indonesia dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk menghasilkan individu Polri yang profesional hams dilaksanakan [a] Recruitment secara transparan, [b] Memberikan kesempatan yang sama kepada anggota untuk berprestasi, [c] penyesuaian gaji, [d] Peningkatan kesejahteraan, [el Peningkatan prasarana dan sarana, [fl Peningkatan mutu teknologi alat komunikasi. Dengan berbagai langkah tersebut,diharapkan akan muncul individuindividu Polri yang profesional, teguh, bersih, dan berwibawa untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan untuk menciptakan kamtibmas yang handal dengan melibatkan masyarakat disertai dengan meningkatnya kesadaran dan menjunjung tinggi hukum sehingga tercipta masyarakat madani.

The Indonesian Police (POLRT) as an instrument of state is function as a protector, a leader, and a society servicing that it is very susceptible with the social cultur problems in society because their scope and duty. In POLFU’s history, it is oriented to society, it should be integrated in ABRI (Indonesian Armed Forces) that it has a different doctrine, that is : “Shedtered” the enemy and “Protect” the society, so since 32 years the main task and the authority of POLRI (Indonesian Police) have not gone smoothly and always become “Scapegoat” ironically, it means that the lack of ability to the solution of the political cases as well as it becomes an instrument of authority and an impact to The Indonesian Police’s Activity that they get a “Negative” value from the society because of the lack of ability to give expression to the cases that is becomes their authority. The Police Law on number 28,1997, is the response of The Indonesian Police (POLRI) to create the individuals’s of the professional’s Indonesian Police that should be demanded by the society to serve, protect, and lead the society in order to the creation of the conducive Kamtibmas (The Peace and Order in Society) but that hope’s society has not been materialized yet optimally, by The Indonesian Police (POLRI), because The Indonesian Police (POLRI) has a lot of intervention from the military that cause malfunction of the main task and the authority of The Indonesian Police (POLRI). Refer to that case above, since 1997 the leadership of The Indonesian Police together with the momentum of era reformation The Indonesian Police reforms itself to three aspects, namely : structural aspect, instrumental aspect, and cultural aspect beside a society’s support by means of The Legislative and The Executive Body in the form of The Decision of The People’s Consultative Council (Tap MPR) on number XI1 998 and The Presidential Directive (INPRES) on number 2/1999 and The Decision of The People’s Counsultative Council (Tap MPR) on number W2000 which they strengthen the composition and the situation of The Indonesian Police so The Indonesian olice is under The Presiden and it can give the autonomy’s Indonesian Police which is apart from an umbrella’s Indonesian Armed Forces (ABRI) that has the consequences’s Indonesian Police which should realize the raising of quality servicing, the protecting and the leading of the society to realize The Civil Society. This research intends to give the evaluative analysis to The Policy of The Police Law on number 28,1977 in order to know what is the policy implementation can give the result that is expected or in accordance with the purpose of program and to try to recommend the several alternative policy whereas the research method, that is used, is the explorative descriptive method. However, the policy implementation emphasizes to the efforts the increasing professionalism (Long Term), whereas the efforts to the autonomous police (Short Term). The iduential factors to the activity of the implementative policy is the avail able resources, the autonomous and attitude. In order to the implementation of The Policy of The Police Law on number 28, 1997 makes optimum so the writer submits some recommendation policy as follows : the police Law needs to be perfected because there are still the weaknesses. Well, the effectiveness of the law that have been made it should be socializated to the member throughout Indonesia in the certain time. Where as to result in the professional Indonesian Police that should be implemented, namely : (a) to recruit transparently, (b) to give the same opportunity to the member to make a achievement, (c) to adapt the salary, (d) to increase the safety, (e) to increase the infbstructur and the medium, (0 to increase the quality technology of the communication instruments. By the various steps, that is hoped that will appear the individuals of the professional Indonesian Police, firm, innocent, and authority to welcome the defiant %- ture to create the best of The Peace and Order in Society (Kamtibmas) and to involve the society and to increase the realization and to glorify the Law s~ it can create the best society.

Kata Kunci : Polri, Profesionalisme dan Kemandirian