Esai tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah: Aplikasi Model Prinsipal-Agen

RY. KUN HARIBOWO PURNOMOSIDI, SE., M.SI., Prof. DR. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc.

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melibatkan sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Pemerintah pusat memberikan dana transfer ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah dana transfer ke pemerintah daerah berkisar tiga puluh persen dari belanja pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat berusaha memaksimalkan outcome dari adanya pengeluaran ini. Pemerintah pusat mengharapkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Sebagai konsekuensinya. pemerintah daerah harus meningkatkan upaya pendapatan mereka. Model neoklasik mempunyai asumsi yang ketat, termasuk adanya informasi yang sempurna dan biaya transaksi nol. Pada kenyataannya, pemerintah daerah berpotensi melakukan moral hazard yang akan menciptakan kondisi ketidakpastian dan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Aktivitas pemerintah daerah tersebut tidak dapat diobservasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai fenomena ini dalam kasus desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam studi ini, pemerintah daerah direpresentasikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model prinsipal-agen. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal, memberikan sebagian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen. Pada model prinsipal-agen, kita dapat menggunakan pendekatan primal-dual untuk menganalisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah terkait dengan upaya pajaknya. Dalam kondisi informasi simetris, upaya pajak pemerintah daerah di sisi penerimaan akan sama persis dengan upaya pajak di sisi pengeluarannya. Hasil studi dengan menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan menunjukkan adanya informasi asimetris antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Upaya pajak pemerintah daerah tidak sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki upaya pajak yang rendah. Hasil dari eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa moral hazard dapat dikurangi dengan menerapkan mekanisme penalti. Penalti akan meningkatkan kontribusi daerah terhadap barang publik lokal. Kata kunci: desentralisasi fiskal, informasi asimetris, prinsipal-agen, primaldual, upaya pajak daerah, jaringan syaraf tiruan, eksperimen laboratorium

The fiscal decentralization in Indonesia consists of revenues and expenditures assignments. In addition, the central government also transfers intergovernmental grants to provincial and local governments. The intergovernmental transfers to the subnational governments amounts to around thirty percent of total central goverment expenditures. Consequently, the central government tries to maximize the outcome of the intergovermental transfers. To decrease its fiscal dependency from the central government, the subnational governments must improve their revenue effort. Most studies on fiscal decentralization utilize the Neoclassical models. The Neoclassical models are subject to a set of strict assumptions, such as perfect information and zero transaction cost. In reality, subnational governments suffer from moral hazard, creating uncertainty which, in turn, causes economic inefficiency. The behavior of subnational governments can not be observed by the central government. An analysis which takes into account this phenomenon is therefore needed. Decentralization implies delegating authority from central government to subnational governments. In this study, the subnational goverment is represented by the local government. This study utilizes a model of principalagent. In this study, the central government acts as a principal who delegates fiscal authority to subnational governments who act as agents. By applying principal-agent model, we can use the dual-primal approach to analyze both revenue and expenditure assignment associated with the tax effort of the subnational goverments. Under symmetric information assumption, the subnational governments’ effort to collect their revenues is the same as their effort on the expenditure side. The result from artificial neural network approach shows that asymmetric information between central and subnational governments exists in Indonesia. The local tax effort does not meet the central government’s expectation and financial dependence is still at high level. Most of subnational governments have lower tax effort. The results of the laboratory experiment show that moral hazard can be reduced by using a punishment mechanism. Punishment will increase their contribution to local public good provisions. Keywords : fiscal decentralization, asymmetric information, principal-agent, prima-duall, local tax effort, artificial neural network, laboratory experiment

Kata Kunci : desentralisasi fiskal, informasi asimetris, prinsipal-agen, primaldual, upaya pajak daerah, jaringan syaraf tiruan, eksperimen laboratorium; fiscal decentralization, asymmetric information, principal-agent, prima-duall, local tax effort, artificial neural