Analisis proses pemilihan Walikota Kendari

YUSRIANTO, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 1 Tahun 2000 menyatakan bahwa “Seorang anggota PNS atau TNIPOLRI yang mencalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang benvenang mengeluarkan izin”. Senada dengan itu melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari menetapkan Keputusan Nomor 12/DPRI>/200 1 tentang Tata Tertib Pencalonan, Pengesahan, dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Kendari Periode 2001-2006. Sementara itu Drs. H. Masyhur Masie Abunawas sebagai calon Walikota Kendari untuk periode kedua sudah mengantongi surat izin dari Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah. Permasalahan yang muncul sekarang adalah ketika DPRD Kota Kendari mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/DPRD/200 1 tentang penetapan nama Walikota dan Wakil Walikota Kendari terpilih periode 2001-2006 An. Drs. H. Masyhur Masie Abunawas ditolak oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Walikota definitif dengan Swat Keputusan Gubernur Nomor 37 1 Tahun 200 1 dengan alasan yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari atasan langsung dalam ha1 ini adalah Gubernur. Tujuan Penelitian ini adalah ingin mengetahui megapa terjadi kemacetan dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, Selanjutnya ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemacetan proses pemilihan Walikota Kendari serta mencari solusi untuk mengatasi kemacetan proses pemilihan Walikota tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data primer dan data sekunder melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kondisi objek penelitian sesuai dengan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa adanya faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari. Adapun faktor-faktor Pendukung diantaranya adalah calon Walikota (Drs.H. Masyhur Masie Abunawas) sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, Kemudian Proses Pemilihan sudah dilaksanakan secara demokratis. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah belum adanya Petun.Uk Tekhnis yang Jelas dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mengenai PP Nomor 15 1 Tahun 2000, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dari peraturan dari berbagai pihak sehingga keluarlah surat Keputusan Gubernur yang menolak Keputusan DPRD Kota Kendari yang mengakibatkan kemacetan dalam proses pemilihan Walikota tersebut, Di samping faktor-faktor tersebut di atas, persaingan elit politik juga mengemuka dalam proses pemilihan ini. Gejala ini terlihat dari munculnya simbol-simbol primorhal oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam memperebutkan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kendari. Rekomendasinya adalah Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan harus tuntas, jelas dan mempunyai ketegasan dalam menegakkan Peraturan agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran.

Based on the section (4). article (1 j of the government regulation no. 151 2000 states that a member of Local Legislative Assembly or TNIPOLRI (Indonesian National Armed Forceshdonesian Police) who runs for a Chief of District or Vice- District Chief must receive the prior written permission from an employer who has the authority to give consent through the plenary session of Local Legislative Assembly of Kendari draw up a resolution no. 22/DPRD/2001 regarding to the canddancy, legalization, and the cessation of Mayor and Vice-Mayor (Assembly at regional level) of Kendari in the period of 2001-2006. In the mean time, Drs. H. Masyhur Masie Abunawas as a candidate of Mayor of Kendari for the second period of time has received a written permision fiom Minister of Home Affairs and Regonal Authonomy. The problem accurred when the Local Legislative Assembly of Kendan published the Government Decree no. 19/DPRD/2001 regarding to the name of Mayor and Vice-Mayor of Kendari selected in the period of 2001-2006’s. Drs. H. Masyhur Mask Abunawas was refused by the Governor of Sulawesi Tenggara as a definitive Mayor through the Government Decree no. 371 2001 because he &d not receive the permission fiom a Senior Government (Governor) in this case. The purpose of this research is to know the reason why there was a stagnation in the process of Mayor and Vice-Mayor election of Kendari. Furthermore to know some factors that influence a stagnation of election process of Local Government (Mayor) of Kendari and to find out a solution to overcome a stagnation of election process. The method used in this research are primery data analysis and secondary data analysis through the descriptif kualitatif analysis by describing the condition of research object conformed to the field observation. According to the result of ths analysis it concluded that the stagnating and supporting factors appeared in the process of election of Mayor and Vice-Mayor of Kendari. There are some supporting factors among others the candidate of Vice- Mayor of Kendari (Drs. H. Masyhur Masie Abunawas) form the Minister of Home Affairs and Regional Authonomy, then the process of election had been carried out democratically, whereas the stagnation factors was that there was not a technical instruction published by the Central Government concerning the Government Regulation no. 151 2000, so that it caused the different interpretation of the regulation from many parties, therefore the Government of Kendari published the decree refbsing the decision of Local Legislative Assembly (DPRD) of Kendari that caused a stagnation of this election of Local Government at Regional Level (Mayor) of Kendari. Besides some factors mentioned, the competition of political elite was significant in the process of election. This phenomenon appeared by the primordial symbol of political elite to struggle the power of Mayor and Vice-Mayor of Kendari

Kata Kunci : Walikota, Proses Pemilihan, Kendari