Implementasi kebijakan UU No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus penyesuaian organisasi pemerintahan daerah Kota Jayapura

DUWITH, Yusuf, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah yang digunakan untuk dapat menguraikan dan menjelaskan permasalahan ini secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah lmplementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 studi kasus penyesuaian Organisasi Pemerintah Kota Jayapura yang diteliti yaitu Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura. Data menunjukkan bahwa Struktur Organisasi Pemerintah Kota Jayapura sebelum penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Tata Praja membawahi 2 (dua) bagian, Asisten Administrasi Pembangunan membawahi 3 (tiga) bagian dan Asisten Administrasi membawahi 5 (lima) bagian, sehingga jumlah selurbhnya adalah 10 Bagian dan 34 Sub Bagian. Setelah penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami perubahan menjadi 2 (dua) Asisten, 7 (tujuh) bagian dan 28 Sub bagian. Di samping itu pula terdapat 8 (delapan) Dinas. Dalam Struktur baru setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Struktur Dinas mengalami perubahan menjadi 18 (Delapan belas) dinas, yang dengan rincian Struktur sebagE ikut : 18 (delapan belas) bagian Tata Usaha (TU), Sub Bagian terdiri aari 66 Sub Bagian, 67 Sub Dinas dan 257 Seksi. Data juga menunjukkan bahwa Dampak lmplementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap Struktur Organisasi adalah dampak terhadap penyesuaian Struktur Organiasi mengalami perubahan menjadi 18 (delapan belas) Dinas, yang dengan rincian Struktur sebagai berikut : 18 (delapan belas) bagian Tata Usaha , Sub Bagian terdiri dari 66 Sub Bagian, 67 Sub Dinas dan 257 Seksi. Data juga menunjukkan bahwa Dampak lmplementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap Struktur Organisasi adalah dampak terhadap penyesuaian Struktur Organisasi, dampak terhadap pengisian jabatan dan dampak terhadap hubungan eselonering, disamping itu dampak lain adalah jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk dipromosikan menduduki jabatan-jabatan tersebwt sangat kurang, fasilitaskarana penunjang terbatas, masalah pembiayaan. Dari hasil penulisan ini selanjutnya dapat di buat dalam kesimpulan dan saran-saran

The approach used in this research is a method of qualitative approach. It used for explaining and analyzing some problems quantitatively. The problems in this research constitute the impacts of the implementation of the Constitution no. 22, 1999 on case study for adapting the organization of Jayapura city's government which is still being researched i.e. the organization structure of the Regional Secretariate, of Regional Parliamental Secretariate and' of Local Government Offices. The datas show that before the implementation of the Constitution no. 22, 1999, the organization structure of the Jayapura City's government had 3 (three) Assistants: the Assistant of Public Administration with its 2 (two) sectors, the Assistant of Development Administration with its 3 (three) sectors, and the Assistant of Administration with its 5 (five) sectors. ' So the total was 10 sectors, and 34 sub sectors. By applying the constitution no. 22, 1999, the organization has been changed: there are now only 2 (two) assistants with 7 (seven) sectors and 28 (twenty-eight) sub-sectors. Besides there are 8 (eight) government service. By the realization of the Constitution no. 22, 1999 of new structure, there is a change in the structure of the government service. Now we have 18 (eighteen) service with the structure as follows: 18 (eighteen) administrative sectors, 66 (sixty six) sub-sectors, 67 (sixty seven) sub service, and 257 (two hundred fifty seven) sections. The datas also shows that the impacts of the implementation of the constitution no 22, 1999 on the organization structure are the ones on the adaptation to the new organization structure, filling the vacant posts, building a relation with echelons. The other impacts involve the least number of the staffs who can meet the requirements to be promoted to the vacant post, the limited supporting meandfacilities, and the financial problems.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,UU No22 Th1999,Organisasi Pemerintah Daerah,Kota Jayapura