Strategi pemerintahan desa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat

SUYONO, Prof.Dr. Muljarto Tjokrowinoto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Undang Undang No22 Tahun 1 999 Tentang Pemeiintahan Daerali, didalaiiinya juga mengatur tentang desa yang dewasa ini sedang dilaksanakan. Pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistern dari pada sistem Pemerintahan Daerah atau sistan Pemerintahan Nasional. Hal ini terbukti adariya pembagian dan pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan yang ada di desa yaitu Pemerintahan Desa terdiri dari Pemenntali Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) seperti halnya Petneritahan Daerali atau Pemerintah yang mempunyai fiingsi eksekutif dan fimgsi legislatif. Pada dasamya Undang-undang ini memberi keleluasaan kepada desa dalain rangka pemberdayaan masyarakat, menu~nbulikan prakarsa, kreaktivitas dan peran sei-ta masyarakat secara aktif disegala tingkatan dan dalam segala aspek. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh kualitas kehidupan yang lebih merata, otonom dan terbttka serta tumbuh dan berkembangnya lembaga yang dimiliki oleh masyarakat secara berkelanjutan. Sehubungan dengan inaksud diatas, dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengahir mengenai desa dan ditindak lanjuti dengan diterbitkan Kepmendagi No.64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengahiran Mengenai Desa serta ditetapkannya Perda Kabupaten Loinbok Barat No.8 Taliun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka dalam tesis jni penulis &an mencoba mengkaji mengenai strategi apa yang diterapkan oleh Pemerinthan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggunakan pendekatan konsep manajemen strategis dengan analisis model SWOT (Strength, Weakness,Opportunity, and Threat). Analisis SWOT digunakan untuk melihat faktor lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dan berdasarkan hasil analisis tersebut akan diidentifikasikan isu-isu yang dipandang strategis yang merupakan tujuan akhir dati konsep Manajemen Strategis. Dari analisis yang penulis lakukan menghasilkan isu-isu strategis Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: (I ) Pemanfaatan SDA dan potensi desa s-a optimal (lahan pertanian/perkebunan,pant&perakm,obyek wisata dan pasar), (2) Peningkatan kualitas SDM bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat, (3) Intensifikasi Pendapatan Desa untuk meningkatkan sumber keuangan desa, (4) Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan Desa. Setelah dilakukan itji Litmus Test, Bryson (1999:184-185) mengl~asilkanst rategi - strategi. Adapiin strategi-strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintahan Desa Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerali di Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : I . Peningkatan kualitas SDM bagi aparat pemerintdi desa dan masyarakat; 2. Intensifikasi Pendapatan Desa untuk meningkatkan sumber keuangan desa; 3. Pemanfaatan SDA dan potensi desa secara optimal (lalian 4. Restrukturisasi Organisasi Pemeriti tahan Desa. pertanian/perkebunan,pantai,perairan,obyek wisata dan yasar);

The Act Number 22, 1999 relating to Regional Goveinmenlit, also concern with Village administration Village government is a sub system of National Government or Central Government system. This is proved by the existing of the division of authority functions is the village which are concerning with Village Government and Badan Perwakilan Desa (BPD) ( Village Legslative ) such as possessed by Regonal Government which has hnction as Executive and Legislative. Basically,this Act gives a creativity and active role of people in all levels and in all aspects. This is of course a need of local people to gain equal and good quality of life. Regarding to the purpose mentioned above, the implementation of Act Number 22, 1999 is followed by Kepmendagri No.64 taliun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Minister of Home Affair Regulation Number 64,1999) that concerns with general guidance for village authority and Lombok Barat Regualation Number 8 about the village organization construction and working performance, writer tries to find out what kind of strategies should be implemented by village authority in order to support the implementation of Regional Authonomy Program in Kabupaten Lombok Barat ( West Lombok Region ), Propinsi Nusa Tenggara Barat ( West Nusa Tenggara Propince ). To anwer t!!ose questions, in this descriptive research, writer use strategic management concept with SWOT (Strength,Weakness,Opportunity,Threat ) analysis model. This analysis is used to see internal and external environment factors fased by Village government, and based on the result of that analysis, strategic issues will be identified which are manifesting the final goal of strategic management concept. implemented by Village Government in West Lombok Region. Those issues are 1) optimally make use of natural resources (f$rming/plantation, sea shore, irrigation, tourisin object and market), 2) increasing the quality of Human Resources, 3) village earning intensification, 4) restructuring village government organization. After Litmus test, Bryson (1 999: 184-185) some strategies are gainned. Strategies that will be implemented by village govement in accordance with supporting the regional autonomy in West Lombok Regency,West Nusa Tenggara, are as follows : 1. Increasing the quality of Human Resources. 2. Village earning intensification for increasing the village financial resources. 3. Optimally make use of natural resources (fming/plantation, sea shore, irrigation, tourism object and market). 4. Restructuring village government organization. From the analysis that the Writer did, there are four strategic issues that will be ;

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Strategi Pemerintahan Desa,Kabupaten Lombok