Evaluasi implementasi Perda Nomor 11 tahun 1995 tentang ijin kendaraan tidak bermotor khusus becak di Kecamatan Wamena

RUMFABE, Steven, Drs. Sukamdi, MSc

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Perda No. 11 Tahun 1995 tentang Ijin Kendaraan Tidak Bermotor Khusus Becak sebagai sarana angkutan umum/kota di kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Untuk mencapai tujuan ini telah dilakukan pengumpulan dan analisis data. Data tersebut diperoleh dari Kantor Statistik dan Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan serta hasil diskusi dan wawancara dengan aparat pemerintah, masyarakat pengguna jasa transportasi, pemilik usaha dan pengemudi becak. Adapun alat evaluasi yang digunakan adalah evaluasi hasil retrospektif yang berbentuk studi longitudinal dan untu k mendapatkan makna dari hasil evaluasi tersebut digunakan pendekatan analisis yang bersifat kualitatif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan pengoperasian beak sebagai Sarana angkutan umum/kota Mum dicapai secara optimal. Tujuan menyediakan Sarana angkutan yang murah dan mudah diakes bagi warga kota Wamena dan penciptaan kesempatan keja bagi penduduk asli Jayawijaya telah dicapai, namun penciptaan lapangan usaha dan peningkatan pendapatan belum dicapai. Demikian juga dari segi pemenuhan persyaratan pengoperasian becak sebagai sarana angkutan umum belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah becak yang beroperasi sebanyak 240 unit lebih besar dari jumlah yang diijinkan sebanyak 60 unit. Selanjutnya proses pengalihan kepemilikan becak dari pengusaha ke pengemudi becak melalui mekanisme sewa-beli tidak bejalan dengan baik. Pada sisi lain, penggunaan becak sebagai Sarana transportasi rakyat memang telah menciptakan kesempatan keja bagi penduduk asli Jayawijaya, namun pendapatan yang diterima setiap bulan relatif kecil dibanding biaya hidup di wilayah ini. Dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti kondisi wilayah kota Wamena, peranan pemerintah, minat masyarakat untuk berinvestasi, perkembangan penduduk dan sarana transportasi lainnya, masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan kineja implementasi Perda No. 11 Tahun 1995. Hal ini dapat ditempuh melalui beberapa langkah seperti peningkatan pengawasan dan bantuan pemerintah daerah, penataan dan perluasan jalur transportasi becak, penetapan pejanjian tertulis dan pembentukan kelembagaan ekonomi yang tepat bagi pengemudi becak untuk menjamin kepastian pengalihan hak kepemilikan beak di waktu mendatang.

This research aims to evaluate the implementation of Local Government Regulation no. 11 of 1975 concerning Licensing Permits for Unmotorized Vehicles specifically hxak as a means of public transportation at Wamena subdistrict, Jayawijaya regency. Data were obtained from the Statistics Office and the Traffic and Road Transportation Agency and from discussions and interviews with government officials, users of public transportation, business owners and beak drivers. The evaluation instrument used was the evaluation of restrospective results, which is a longitudinal study. To obtain meaning from the evaluation results, a qualitative analysis was used. The evaluation results indicate that the aim of the operation of beak as means of public transportation has not been optimally achieved. The aim of providing cheap and easily accessible means of transportation for the urban community of Wamena and the creation of job opportunities for the native people of Jayawijaya has been achieved, but not the creation of private business enterprises as well as increase of income. This is also true of fulfilment of the requirements for the operation of becak. This is also shown by the fact that out of 240 units of be& only 60 units have licensing permits. Furthermore, the process of ownership transfer from the business owner to the beakdrivers through a hire-purchase mechanism has not been running smoothly. On the other hand, the use of becakas means of transportation has indeed created job opportunities for the native residents of Jayawijaya, but their monthly income is relatively small against the living expenses in the area. In view of the other factors such as the regional condition of Wamena city, the government's role, the community's interest in invesment, population growth and other means of transportation, there is still an opportunity to optimize the implementation of Local Government Regulation No. 11 of 1975. Some measures can be taken such as increased supervision and assistance from the local government, reorganization and expansion of routes, requirement of a written agreement and establishment of proper economic institutions for the becakdrivers to ensure the transfer of rights of ownership in the future.

Kata Kunci : Peraturan Daerah (Perda) No11 Th1995,Ijin Becak,Kecamatan Wamena