Check and balances hubungan DPRD dan pemerintah daerah di era otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Kepulauan Riau

YUSWANDI, Dr. Riswandha Imawan

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemberlakuan otonomi daerah membawa dampak pada berubahnya sistem pemerintahan di daerah dari otonomi nyata bertanggungjawab, yang dalam prakteknya sentralistik di bawah UU No.5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menjadi otonomi has nyata dan bertanggungjawab dengan UU No.22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut membawa pengaruh pada pola hubungan legislatif dan eksekutif daerah. Dari berbagai pendapat dan hasil penelitian, menyatakan bahwa di era orde baru terjadi dominasi eksekutif terhadap legislatif yang berakibat melemahnya peran legislatif dan itu juga terjadi di daerah. Dengan adanya reformasi dan berlakunya UU No.22 tahun 1999, mulai terjadi penguatan peran DPRD, bahkan ada anggapan bahwa dominasi itu sekarang telah beralih ke DPRD. Tesis ini akan coba mengungkap sejauh mana wacana yang tengah berkembang tersebut ada dalam kenyataan di lapangan. Berlandaskan pada teori, pembagian kekuasaan, perwakilan politik, Pemerintahan Daerah dan hubungan legislatif-eksekutif daerah, dilakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Riau dengan menggunakan metode deskriptif kualita?if dengan variabel penelitian ; 1) Peraturan Tata Tertib DPRD, 2) Struktur organisasi/keanggotaan DPRD, 3) Sumber daya manusia dan 4) Komunikasi legislatif-eksekutif daerah (sebagai variabel bebas) dan variabel terikatnya adalah ; Fungsi DPRD (legislasi dan kontrol). Dengan demikian akan dapat dilihat dan dibahas pergeseran-pergeseran pola hu bungan eksekutif-legislatif daerah, faktor-faktor penyebab pergeseran tersebut dan bagaimana dampaknya pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan melihat pola hubungan legislatif-eksekutif tersebut akan dapat diketahui bagaimana mekanisme check and balances dilaksanakan. Berjalannya mekanisme check and balances akan menghindari terjadinya dominasi baik oleh legislatif maupun eksekutif. Dari pembahasan hasil penelitian baik yang didasarkan pada data pustaka, komunikasi langsung dan observasi, diketahui bahwa telah terjadi pergeseran pola hubungE n legislatif-eksekutif daerah, dari peran DPRD yang lemah karena dominasi Pemda di masa lalu, sekarang bergeser pada menguatnya peran DPRD, namun belum pada tataran adanya dominasi DPRD. Pergeseran hubungan terjadi antara lain disebabkan oleh luasnya kekuasaan DPRD yang diberikan oleh undarig-undang di satu sisi. Disisi lain penguatan peran tesebut belum diikuti oleh kemampuan DPRD dalam menggunakan hak inisiatif peinbuatan Perda. Pergeseran hubungan antar lembaga ini berakibat pada makin efektiifnya fungsi pengawasan oleh DPRD, namun pelaksanaan fungsi legislasi mengalami kelambanan karena sulitnya proses pengambilan keputusan yang berakibat pada terlambatnya penetapan kebijakan publik. Faktor banyak partai, keterbatasan SDM dan komunikasi antar lembaga yang tidak harmonis menjadi sebagian penyebab terjadinya kelambanan tersebut. Berbeda dengan DPRD periode sebelum reformasi, yang terdiri hanya sedikit partai, proses pengambilan keputusan di DPRD relatif mudah. Jadi meningkatnya peran DPRD sangat ditentukan oleh peraturan Tata Tertib, struktur organisasi, sumber daya dan komunikasi serta faktor-faktor lainnya

The implement of region autonomy was carried the influent in region government system change from real responsible autonomy, that practice in the field is centralized under the rule number 5 years 1974 about the principles of region government, to become real vast autonomy and to be responsible to the role number 22 years 1999, about region government. The change carried the influents to the relation between legislative and executive in region. From some thoughts and observation result declared that in orde baru has occurred domination by executive to the legislative in region, by implementing the rule number 22 years 1999, the DPR has become strengthened. This thesis is to observe how far this narration would get along with the reality in the field. Based on theory, power divide, politic representation, region government and the relation between legislative-executive in region government, the observation of these things are going in Riau archipelagos by using quantitative description method with observation variable; 1) Schedule ruler of DPRD, 2) Organization structurelmembership of DPRC, 3) Human source and 4) The communication between legislative-executive in region (as free variable) and the tied variable are; DPRD functions (legislative and control).So that could display and studying the change in the relation types ,between legislative-executive in region, and also the symptoms of those. So that could display how check mechanism and balances would better done. From the presentation of observation result, it’s known the change of relation types between legislative-executive in region, from the weakness of DPRD in the past time, and now, in the present time, is become strengthen. This strength was given by the rule, but this strengthen not already followed by the abilities of DPRD to get his initiative right to make the regulation of region government. It is hard to collecting votes and it makes the assignment of public policies delayed. Many parties in DPRD make the communication failed, in the past time, collecting vote is relatively simple. So, to increasing ths D?RD functions are depend on the regulation, organization structure, sources and communication and also the other factors

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Hubungan DPRD Dan Pemda,Kabupaten Kepulauan Riau