Implementasi kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi

NILAKRISNA, Dewi, Dr. Muhadjir Darwin

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Secara teoritis sumber data kependudukan yang terbaik adalah data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendaftaran penduduk. Untuk itu dari waktu ke waktu pemerintah berusaha memperbaiki sistem dan pelaksanaan pendaftaran penduduk melalui berbagai kebijakan di bidang pendaftaran penduduk. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendaftaran penduduk, Pemerintah Kota Jambi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerang ka Sistem lnformasi Manajemen Kependudukan dan telah dilaksanakan lebih dari lima tahun. Apakah kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya, jawabannya akan di bahas dalam tesis yang berjudul “lmplementasi kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi ini. Jawaban pertanyaan penelitian diuraikan secara deskriftif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (survai). Data-data penelitian di dapatkan melalui wawancara mendalam, observasi, penyebaran kuesioner dan telaah terhadap dokumen pemerintah daerah dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Hasil analisa menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pendaftaran penduduk yang diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan, termasuk kategori tidak efektif. Hal tersebut dibuktikan dari indikator tertib administrasi kependudukan termasuk kategori cukup efektif dan indikator peningkatan pelayanan pada masyarakat yang termasuk kategori tidak efektif. Dengan demikian kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi tersebut mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan pada masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas kinerja implementasi kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi adalah faktor pengetahuan masyarakat yang termasuk kategori sedang. Faktor sarana dan prasarana berupa modem, kendaraan dinas, ruangan kerja operator komputer beserta fasilitasnya serta formulir dan blangko masih termasuk kategori sedang. Faktor aparat pelaksana berupa tingkat pendidikan dan pengetahuan serta tingkat kemampuan pelaksanaan tugas termasuk kategori tinggi, tapi dari indikator kesesuaian insentif dengan beban tugas termasuk kategori rendah.

The accurately of population data is required most to the planning and implementing improvement. The best population data source is that data that resulted from the implement of population registration. For that purpose, from time to time, government has the effort to repairing the system and the implement of population registration through all policies in population registration sector. To increase the quality of population registration, Jambi’s region government assigns the region government rule number 15 years 1995 about the implement of population registration within resident management information system. Does that policy going well? The answer will present in this thesis with a title ” The lmplementation of Population Registration Policy in Jambi”. The answers of the observation are presenting descriptively in qualitative and quantitative (survey) approach. Observation datas are derived from interview, observation, questioner and the studying of region government document and the other documents that relevant to the observation. The result of data analysis showed that performent of population registration policy implementing that based on how far the aim of the policy can be reach, considered to be uneffektive.That proved from the population registration indicator that consodered to be effective and the increasing service to the society indicator that cinsidered to be uneffective. So the policy of population registration in Jambi city has a potential to be developed. The factor that influenced the low performent of the implement is the society knowlegde that considered to middle category. The facilities factor is performing by modem, vehicles. Room for computer operator with all the equipments and also the blank form that considerd to middle chategory. Implement worker factor are performing by the education level of the officers, also the ability among the implement worker considered to high category, but from the indicator of incentive adjusting with work burden considered to low category.

Kata Kunci : Kebijakan Kependudukan,Pendaftaran Penduduk