Strategi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah :: STudi kasus

BOEDISAYEKTI, Woro, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan otonomi daerah telah diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tujuannya adalah untuk meningkatkan demokratisasi dan pelayanan publik melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pemanfaatan keanekaragaman potensi daerah. Kebijakan ini disambut positif oleh Daerah Tingkat I1 karena diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, namun yang menjadi masalah khususnya bagi Kabupaten Demak adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Eklanja Daerah (APBD), dimana dari sementara potensi wilayahnya hanya didukung oleh sektor pertanian sedangkan delapan sektor lainnya sangat kecil kontribusinya. Walaupun demikian otonomi daerah harus dilaksanakan agar Daerah Tingkat I1 memiliki kebebasan dan kreativitas, sehingga tidak hanya menggantungkan Pemerintah Pusat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencermati dan menganalisa faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan otonomi daerah, dengan menggunakan analisis SWOT (strenghs, weaknesses, opportunities dan threats). Analisis SWOT yang digunakan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Demak meliputi analisis faktor eskternal yang merupakan ancaman serta peluang dikaji dari sudut politik, ekonomi, sosial, teknologi maupun pengendali sumber daya kunci. Sedangkan analisis faktor internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan yang dikaji melalui faktor sumber daya, strategi serta kinerja Pemda Kabupaten Demak. Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Demak dengan menggunakan analisis SWOT ditemukan faktor eksternal yang mempengaruhi terdiri atas 12 peluang (opportunities) dan 9 ancaman (threats) serta faktor internal yang mempengaruhi berupa kekuatan (strengths) sebanyak 6 faktor dan kelemahan (weaknesses) 9 faktor. Selanjutnya dengan logika berpikir memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, maka penelitian ini telah berhasil merumuskan isu-isu strategis diantaranya adalah : peningkatan kapasitas lembaga perangkat daerah, mengoptimalkan pemanfaatan lembaga KPDEA, pengembangan potensi pertanian, pengembangan sektor perdagangan, pengembangan potensi laut, pengelolaan asset daerah, peli batan stakeholders dalam pengembangan potensi daerah, pemberdayaan DPRD, pemberdayaan masyarakat serta membangun networking dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Demak. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka rumusan langkah-langkah kebijakan strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan sosialisasi oleh pimpinan lembaga Perangkat Daerah tentang perlunya menerapkan manajemen pemerintahan yang profesional, mengkaji SOTK, meningkatkan kemampuan wawasan maupun teknis fungsional pegawai, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan pengkajian Perda PajaWRetribusi, mengembangkan agro industri, pengembangan sarana/prasarana wisata ziarah, melakukan dialog interaktif dengan stakeholders secara periodik serta perlunya membangun networking tahun 1995/1996 hingga tahun 1999/2000 pertumbuhannya -25 %, internal maupun eksternal agar akses Pemda dalam melaksanakan otonomi daerah menjadi luas dan memadai.

Local autonomy policy has been legacy by the act 1999 number 22nd, the purpose is to enhanced democratization and public service through utilization of community, even distribution and justice and usefulness of the potential diversity of district. This policy was positively welcome by local government because they were given an authority to rule and manage their own local government, however to be a problem specifically in Demak was low in contribution of indigenous local income (PAD) to local budget (APBD), which growth between 1995/1996 to 1999/2000 was -25 YO, while the potential regional supported only by agriculture sector whereas the contribution of others eight sectors are very low. Although that local autonomy has to be applied in order to local government has freedom and creativity, in order to not depending on central government. This research means to monitoring and analysis of external and internal area facing by Local Government of Demak in applied local autonomy by using SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats). SWOT analysis which used on implementation of local autonomy in Demak including external factor that is a threat and opportunity studied from point of view of politics, economy, social, technology as well as the manager of key resources. Where as internal factor analysis such as strengths and weaknesses that have been studied trough resources factors, strategy and performance of local government of Demak. Identification on strategic issues which influencing on implementation of local autonomy in Demak with SWOT analysis have found external factors that have influence such as 12 opportunities and 10 threats and internal factor which have influence that is 7 factors of strengths and 8 factors of weaknesses. Henceforth, by using not only strengths and opportunities enlarging logic, but also weakness and threats minimizing one, this research has succeeded formulating strategic issues, among other things are: increasing of local apparatus institution capacity, optimizing of KPDEA institution usage, development of agricultural potency, development of trading sector, development of sea potency, local assets management, stakeholders involving in development of local potency, effectiveness of DPRD, effectiveness of people, and building networking in order to perform local autonomy in Demak Regency. Based on the strategic issues, steps formulation of strategic policies that can be done are, among other things, with socializhtion by institution chief of local apparatus about necessity of applying professional government management, studying SOTK, increasing view and technical functional ability of officials, intensification and extensification of taxes with studying taxes/ retributions local regulations, development of agro-industries, development of pilgrimage tourism facilities, performing interactive dialog with stakeholders periodically, and necessity of building internal and external networking in order that local government access in performing local autonomy become wide and proper

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Strategi,Propinsi Jawa Tengah