Strategi pemerintahan Nagari menuju otonomi desa yang demokratis :: Kasus Kabupaten Solok SUmatera Barat

ISMAIL, Tarmizi, Dr. Irwan Abdullah

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan I JU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan terutama UU Nomor 5 ‘Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa telah membuka peluang seluas-luasnya bagi Reformasi Bentuk Pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat peluang tersebut dimanfaatkan dengan Kembali ke Nagari, yaitu mengembalikan Sistem Pemerintahan Nagari setelah kurang lebih dua puluh tahun digantikan dengan Pemerintahan Desa yang telah merusak Tatanan Asli Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat, Nagari, dengan menetapkan Jorong (bagian dari Nagari) menjadi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Strategi Mengembalikan Pemerintahan Nagari Menuju Otonom Desa Yang Demokratis, dengan mengambil kasus di Kabupaten Solok. Metode yang digunakan untuk mengatahui ha1 tersebut di atas adalah mengunakan pendekatan manajemen strategis dengan analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruihi, termasuk Pngkungan eksternal yang memberikan peluang dan ancaman, lingkungan internal yang memberikan kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan dengan mengunakan analisis SWOT, maka di dapat faktor-faktor yang dapat menjadi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dan menghasilkan isuisu strategis. Selanjutnya pada tahap perumusan isu-isu strategis, setelah melalui litmus test, maka diperoleh Strategi Pemerintahan Nagari Menuju Otonomi Desa Yang Demokratis yang dapat di terapkan Pemerintah Kabupaten Solok kedepan, yaitu 1) Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Pemerintahan Nagari dm Lembaga- Lembaga Nagari lainnya menuju Otonom Desa yang Demokratis. 2) Meningkatkan Kepercayaan ( t m ) Pub& Kepada Pemerintahan Nagari. 3) Meningkatkan Profesionalisme Kemampuan Aparatur Pemerintahan Nagari, dan 4) Menciptakan Budaya Kerja yang berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah”. Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi maka rumusan langkahlangkah strategis yang akan ditempuh antara lain dengaa meinperjelas dan mempertegas h g s i - h g s i , tugas dan peran yang dapat dimainkan oleh Pemerintahan Nagari dan pemahman akan hgsi Nagari sebagai lembaga pemerintahan yang otonom dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kherja organisasi, meningkatan kualitas melalui pelatihan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat serta membuat pola reluuitmen pegawai yang sesuai dengan tuntutan perubahan man terutama hal-ha1 yang menymgkut penyempurnaan dalam manajemen pemerintahan dan birokrasi. Serta meningkatan kemampuan aparatur dalam memahami aturan-aturan adat istiadat dan dapat mengkolaborasikannya dengan aturan-aturan formal yang berlaku dalam manajemen pemerintahan dengan sasaran pelayanan optimal pada masyarakat

The born of the Law Number 22 Year 1999 about Regional Government in replacing the Law Number 5 Year 1974 about Governmental Bases in the Region and especially the Law Number 5 Year 1979 about Village Government had opened the opportunity in wide to the Reformation of Village Government Shapc. In West Sumatra the chance was used by Back to the Nagari, that is Back to Apply the Nagari Governmental System after more and less twenty years was changed by a Village Government had been destroyed the Lowest Government Original Order in West Sumatra, by deceded Jorong (a part of the Nagari) became a Village. The recent study is aim to finding the Strategy of the Nagari Government Toward a Democratic Village Autonomy. Method used to know the thing above was by using a strategic management approach and the SWOT analyzes to the environment factors influencing it, including an external environment giving the chances and threats, an internal environment giving strength and weakness. After being done an identification of the environment factors which were able to be the chance, threat, strength and weakness and producing strategic issues. Further in the stage of the strategic issues formulation, after going through a litmus test, then obtained a Strategy to be Back to Nagari Government Lead to A Democratic Village Autonomy could be applied by Solok Regency Government toward, that is 1) To optimize the Nagari Government Role and Function and other Nagari Institutions going to Democratic Village Autonomy. 2) To increase the Public Trust to the Nagari Government. 3) To increase the Ability Professionalism of Nagari Government Apparatus, and 4) To create a Working Culture based on the Custom Philosophy of “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah”. Based on the strategic issues faced, thus strategic steps would be taken among other things are by clarifjmg and making the functions, duties and roles clear which could be played by the Nagari Government and understanding of Nagari function as an autonomy govexnment institution in managing and arranging its own household, improving the service quality and organization performance, increasing the quality through a training oriented to the community service and making an employment recruitment pattern according to the age changing demand especially things relating to the perfects of governmental man3gement and bureaucracy. It also increases the apparatus ability in understanding the customs and traditions and able to collaborate formal rules being in effective to the governmental management with an optimal service objectives to the community

Kata Kunci : Pemerintahan Nagari,Otonomi Desa,Kabupaten Solok