Implementasi kebijakan perlindungan hak-hak pembangunan pengungsi Timor di Kabupaten/kota Timor Barat

VONG, Manuel Florencio, Dr. J. Nasikun

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan pemerintah tentang perlindungan hak-hak pembangunan pengungsi Timor Timur di Timor Barat yang memilih tetap tinggal di Indonesia dilakukan melalui: (1) program penanganan darurat kemanusiaan, dan (2) program penanganan lanjutan atau pengembangan meliputi proyek relokasi dan proyek repatriasi dengan dampak yang diharapkan adalah terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan umum. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisisnya adalah metode analisis kualitatif, bertujuan mengevaluasi sejauhmana efektifitas implementasi kebijakan tersebut dan meneliti faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi kinerja implementasi. Metpde pengumpulan data adalah studi kepustakaan, kuesioner, wawancara bebas dengan unit pelaksana, dan masyarakat kelompok sasaran, serta observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kedua program tersebut selama 2 (dua) tahun sesungguhnya masih relatif rendah yang dapat dilihat dari beberapa indikator antara yakni : (1) adanya kecenderungan bantuan pangan dan dana kemanusiaan tidak tepat sasaran; (2) adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang dalam pembayaran Gaji PNS eks-Timor Timur; (3) adanya kecenderungan program resettlement tidak tepat sasaran karena jumlah penghuni Kamp kurang lebih 15.959 KK atau 61.407 jiwa pengungsi Asli Timor Timur tidak berkurang atau masih tetap, pada ha1 telah dibangun kurang lebih 6.965 unit rumah yang seharusnya diperuntukan bagi mereka sebagai kelompok sasaran, justru dialihkan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat Lokal yang sesungguhnya bukan kelompok sasaran. (4) adanya kecenderungan antusias pengungsi Asli Timor Timur untuk program repatriasi lebih besar ditandai dengan jumlah yang telah di repatriat ke kampung halaman di Timor Timur selama 2 (tahun) telah mencapai kurang lebih 185.635 jiwa atau 37.127 KK. (5) adanya kecenderungan kemampuan pengungsi Timor Timur di Timor Barat dalam menghadapi kekuasaan dan menentukan jalan hidupnya sangat rendah atau tidak berdaya, ha1 ini dapat dilihat dari tingkat ketergantungannya kepada subsidi atau bantuan kemanusiaan dari Pemerintah dan Lembaga Kemanusiaan lainnya sangat tinggi. (6) adanya kecenderungan ancaman bersenjata secara riil terhadap keamanan dan ketertiban umum di iingkungan masyarakat Timor Barat, dan Perbatasan NTT - Timor Timur relatif rendah, tetapi ancaman keamanan dan ketertiban umum yang bersumber dari konflik horizontal antara pengungsi Timor Timur dengan masyarakat Lokal cenderung meningkat dan sangat potensial dimasa datang, sehingga diprediksikan dampak yang diharapkan yakni Faktor-faktor dominan yang berpengaruh adalah: (1) Faktor kebijakan: tujuan umum yang dijabarkan ke dalam kebijakan opersional tidak dirumuskan secara jelas dan terukur; adanya dualisme orientasi program menimbulkan sikap ambivalen para implementor mempengaruhi rendahnya prioritas implementasi kebijakan. (2) Faktor organisasi: adanya dualisme struktur dan kewenangan mempengaruhi efektifitas pengambilan keputusan, minim kegiatan koordinasi, kualitas personil yang ditempatkan tidak disesuaikan dengan karakter masalah kelompok sasaran. (3) Faktor komunikasi: rendahnya frekuensi komunikasi langsung sehingga tidak adanya persamaan visi dan persepsi antar implementor Pusat dengan Daerah, maupun antara implementor itu dengan masyarakat kelompok sasaran. (4) Faktor aksesibilitas: adanya tindakan marjinalisasi terhadap masyarakat kelompok sasaran, sehingga aksesnya dalam proses implementasi kebijakan menjadi rendah. (5) Faktor lingkungan: dukungan politik terutama para elit lokal, nasional dan internasional, dan dukungan ekonomi terutama sumber pendanaan dan sumber daya alam relatif rendah, walaupun dukungan sosial budaya relatif tinggi. Untuk mengatasi hal-ha1 diatas maka yang perlu diperhatikan pada masa mendatang adalah: (I)Pe rumusan kebijakan yang lebih mencerminkan aspirasi masyarakat kelompok sasaran; (2) Intensifkan sosialisasi kebijakan; (3) Desentralisasi pengambilan keputusan dari Pemerintah Pusat ke Unit Pelaksana di Daerah; (4) Pengikutsertaan setiap komponen yang terkait terutama kelompok sosial masyarakat Lokal, LSM dan Yayasan sosial lainnya dalam implementasi kebijakan; (5) Peningkatkan diplomasi dan kerjasama bilateral atau multilateral dalam kerangka pembangunan perdamaian dan stabilitas kawasan. (6) Pening katan pengawasan oleh legislatif, pengendalian dan evaluasi implementasi oleh unit Pemerintah secara berjenjang yang berorientasi pada aspek efektifitas dan bukan hanya pada aspek compliance yang bersifat departemental yang cenderung hanya melaporkan hal-ha1 yang bersifat prosedural dan realisasi jumlah fisik, tanpa memperhatikan dan melaporkan keseluruhan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat baik yang diharapkan maupun tidak diharapka-r, sebagai akibat dari implem i kebijakan dimaksud perdamaian dan kesejahteraan umum bagi pengungsi Timor Timur yang memilih

The government policy on the protection of the rights to development of East Timor refugees in West Timor, who decided to live in Indonesia, was administered through: (1) humanity emergency program, and (2) extension or development encompassing relocation and repatriation projects expected to realize peace and public prosperity. This research used case study approach aimed at evaluating how far the implementation of the policy had been effective and examined the dominant factors that influenced implementation performance. The methods of collecting data comprised of bibliographical study, questionnaire, unconfined interview I to operational units and community of target group, and field observation. The results showed that the implementation performance of these two programs for two years were relatively low, as reflected from some indicators including: (I)th e tendency of food and fund aids to divert from expected target; (2) the tendency of abusing authority in salary payment to the ex-East Timor civil servants; (3) the tendency of resettlement program divert from the expected target as there was no reduction in the number of people, 61.407 or 15.959 families of East Timor natives, who lived in camps, although 6.965 houses had been built for them as a target group, instead the local people, who were not the target group, had took over these facilities; (4) the tendency of higher enthusiasm among the East Timor natives in the repatriation program to East Timor as shown from the number of people, 185,000 or 37.127 families, that had been successfully repatriated during two years; (5) the relatively weak position against the power and for self-determination among the East Timor refugees in West Timor as seen from their high dependence on the subsidy or humanity aids from government and other humanity organizations; (6) the tendency of real arms threat to public security and discipline in West Timor and the border areas was relatively low, but threat to public security and discipline caused by horizontal conflicts among the East Timor refugees and the local community tend to increase and quite potential in the future. It was predicted, therefore, that public peace and welfare among the East Timor refugees that prefer to live in Indonesia, especially in West Timor, was difficult to be realized in the near future. The dominant factors that influenced this condition were: (I) Policy factor: the general objectives that translated into operational policies were not clearly formulated and measured; dualism in the program orientation had created ambivalent attitudes among implementors that caused a weak priority in implementing policies; (2) Organizational factor: dualism in structure and authority had influenced the effectiveness of decision making, minimum coordination activities, quality of personnel assigned for a position was not adjusted to the problem characteristics and target group; (3) Communication factor: the low frequency of direct communication causing no agreement in the vision and perception among the Central and Regional implementors, even between the implementors and pmmunity of target group; (4) Accessibility factor: marginalizing practice to the community of target group had caused the process of policy implementation become ineffective; (5) Environmental factor: political support, particularly from the local, national and international elites, as well as the economic supports from fund resources and natural resources were relatively low, in spite of social and cultural supports that relatively high. In dealing with the above-mentioned problems, it is necessary to consider in the future: (1) Formulating policy as a more reflection of aspiration from the community of target group; (2) Intensifying the socialization of policy; (3) Decentralizing decision making from Central Government to Local-Operational Unit; (4) Participation of every related component, particularly the social group of local community, NGOs and other social foundations in implementing policy; (5) Improvement of bilateral or multilateral cooperation and diplomacy in developing regional peace and stability; (6) Improvement of supervision by legislative, implementation hierarchical control and evaluation by governmental unit that oriented towards the effectiveness aspect, not only to departmental compliance aspect that just tend to report procedural matters and realization of physical number without considering the expected social impacts.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Perlindungan Pengungsi,Hak Pembangunan