Membangun peran lembaga musyawarah masyarakat Dayak dan daerah Kalimantan Tengah dalam birokrasi pemerintah daerah

RELIASI, Prof.Dr. Moeljarto Tjokrowinoto

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyeragam kan struktur Pemerintahan Desa secara nasional menyebabkan melemahnya peran institusi-institusi lokal dan tergusurnya kepemimpinan lokal. Diberlakukannya Undang-Undang Numor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberi peluang bagi tumbuhnya institusi-institusi dan kepemimpinan lokal kembali. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktur-faktor yang berpengaruhi terhadap peran lembaga lokal, Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah pada Birokrasi Pemerintah Daerah (LMMDD-KT). Untuk mendeskripsikan peran lembaga menggunakan indikator status kedudukan lembaga, fungsi-fungsi lembaga dan perkembangan kelembagaan. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruhi terhadap peran lembaga menggunakan indikator pembangunan lembaga dari teori Milton J. Esman. Sedangkan untuk melakukan analisa prediktif menggunakan studi kecendrungan. Penelitian in i di la ku kan dengan mengg una kan pendekatan deskriptif kualitatif, yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masala h atau fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya sehingga bersifat Sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding). Pengurnpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (interviu) dan studi dokumenter. Kemudian melakukan pemilihan dan penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpufan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membangun peran lembaga lokal, Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah, faktor Kepemimpinan, Doktrin, Program, Sumbersumber daya, Struktur internal lembaga merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian untuk ditegaskan perannya dan faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah keterkaitan iingkungan internal dan eksternal organisasi diluar lembaga yang memiliki pengaruh fungsionai terhadap eksistensi dan bekerjanya lembaga sehingga tidak boleh diabaikan. Kebijakan yang direkomendasikan adalah Pemerintah memperkuat kelembagaan Civil Society dengan mendukung bentuk organisasi kerjasama "aliansi" atau "kemitraan" sejumlah Lembagalembaga Swadaya Masyarakat dan satuan-satuan sosial yang ada di masyara kat.

The previous law that is UU Nomor Tahun 1979 which equalize structure of village government brings about the role of local institutions become powerless and local leadership drawn on. By putting UU Nomor 22 Tahun 1999 concerning Regional Government into operating gives possibilities for growing local institutions and leadership up. Therefore, this research was done with purpose to describe and identify factors influence the role of local institution, Central Kalimantan and Dayak Society Consultation Institution on Regional Government Birocracy. To describe the role of institution using indicators : status, functions and developing of institution. To identify factors influence the role of institution using indicator : institution building according to the theory of Milton 3, Esman. To perform predictive analysis using trend study. The research performed using Qualitative descriptive approching, that confined on finding out a case or a certain social phenomenon, so that merely to express fact ( fact finding) Data coilecting through observation, interview, and documentary study. data obtained was selected, simplified, presented, and then concluded, The result of research showed that to build the role of local institution, Central Kalimantan and Dayak Society Consultation Institution, then factors among other things : leadership, doctrine, program, resources, internal structure of institution were important aspects where the role of each aspects need more attention to be confirmed. Besides, another important aspect was the relation between internal and external milieu of organization outside the institution which has functional influence on the existence and operation of the institution, so that it may not be disregarded. The policy recommended is government must confirm civil society institution by supporting forming of cooperative organization as "alliance" a number of society institution (LSM) and social units inside the societies.

Kata Kunci : Birokrasi Pemerintah,Peran Lembaga Masyarakat,Kalimantan Tengah