PERAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PENGKOMUNIKASIAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS PERAN HUMAS DALAM PROGRAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 1% BAGI PENGUSAHA UMKM)

SARI DEWI AYUNINGRUM, Adam Wijoyo Sukarno, S.IP, M.A.

2015 | Skripsi | S1 ILMU KOMUNIKASI

Peran humas dalam suatu organisasi pada saat ini menjadi suatu kebutuhan penting bahkan menjadi suatu keharusan. Peran humas ini menjadi sangat penting bagi organisasi pemerintahan,dimana tugas humas ini merupakan suatu kelanjutan dari proses penetapan kebijakan dan pelayanan bagi masyarakat luas. Berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas inilah maka diperlukan suatu departemen sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan untuk mengatur berbagai kepentingan umum dan strategis negara, salah satu kepentingan umum dan strategis ini ialah Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini merupakan analisa teoritis dan empirik tentang bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengkomunikasikan kebijakan publik melalui program, kebijakan, serta kegiatan eksternalnya. Penelitian yang diadakan di Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan mengenai peranan Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, terutama dalam program pembayaran pajak penghasilan (PPh) 1% bagi pengusaha UMKM. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber yang terkait, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mencoba melihat peran humas dalam pemerintahan untuk mengkomunikasikan program pembayaran pajak penghasilan (PPh) 1% bagi pengusaha UMKM.

The role of public relations in an organization at this time become a necessity even become a necessity. The role of public relations is becoming very important for government organizations, where the PR task is a continuation of the process of the establishment of policies and services for the wider community. Relating to the public interest here, we need a department as an arm of the government to regulate a variety of common interests and strategic country, one of the public interest and it is Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. This study is a theoretical and empirical analysis of how the efforts made by Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak to be able to communicate public policy through programs, policies, and external activities. The study, conducted Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak aims to get an overview of the role, tasks and activities regarding the role of the Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, especially in program income tax 1% for entrepreneurs. The study was conducted with a qualitative approach and case study research design. Data were collected through interviews with a number of relevant sources, observation, and documentation. This study tried to look at the role of public relations in government programs to communicate the payment of income tax 1% for entrepreneurs.

Kata Kunci : Peran humas, humas pemerintahan, studi kasus.