Analisis kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah :: STudi kasus di Kabupaten Bangli

SUMARAJAYA, I Wayan, Prof.Dr. Sofian Effendi, MPIA

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang menunj ukan kernandinan suatu Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk meningkatkan kernandinan keuangan daerah maka dibutuhkan PAD yang cukup untuk pembiayaan setiap kewenangan pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bangli dalam melaksanakan otonomi daerah adalah rendahnya penerimaan PAD dan besarnya ketergantungan Daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kabupaten Bangli yang hanya 7,12% ratarata pertahun. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Bangli belum dapat melaksanakan otonomi daerah secara mandiri. Oleh karena itu dalam tesis ini akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya PAD di Kabupaten Bangli dan menemukan kebijakan apa yang dapat lgunakan untuk meningkatkan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bersifat kualitatif dan llakukan dengan pendekatan studi kasus, dalam ha1 ini studi kasusnya adalah kebijakan apa yang haws diambil sehtngga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan otonomi daerah Untuk itu, penulis menggunakan metode analisis kebijakan melalui langhah-langkah perumusan masalah, peramalan masa depan, dan evaluasi kebijakan. Perumusan masalah kebijakan dilakukan dengan teknis analisis batasan masalah dan analisis hirarkis. Peramalan masa depan kebijakan dilakukan dengan teknih analisis tren linier (khusus untuk altematif sQtus quo) dan teknik analisis teori niupptzg Sedangkan untuk evaluasi alternatif kebijakan lgunakan gabungan metode frmklln yaitu untuk mengetahui dampak positif dan konsekuensi masingmasing alternatif kebijakan dan metode lexicographic orderzng untuk inembandingkan masing-masing alternatif kebijakan dengan memberi skor berdasarkan knteria efektivitas, ekonomi, politik, hukum, administrasi dan sosial. Berdasarkan hasil analisis perumusan masalah maka ditemukan empat pennasalahan yang inerupakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya PAD di Kabupaten Bangli yaitu belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah, rendahnya pengembangan perekonomian daerah, rendahnya penerimaan dari BUMD dan rendahnya manajemen pengelolaan PAD. Sedangkan alternatif kebijakan yang lperoleh dalam penelitian ini adalah kebijakan status quo, kebijakan mengoptimalkan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengembangan perekonomian daerah, peningkatan penerimaan dari laba BUMD dan peningkatan manajemen pengelolaan PAD. Setelah dilakukan evaluasi kebijakan maka alternatif yang direkomendasikan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Bangli dapat dirangking sebagai berikut: alternatif kebijakan terpilih pertama adalah kebijakan pengembangan perekonomian daerah. Sedangkan alternatif kebijakan terpilih kedua adalah kebijakan peningkatan manajemen pengelolaan PAD, alternatif kebij akan t e rpi 1 i h keti ga adalah a1 t ernat i f kebij akan inengopt imalkan intensi fi kasi pajak dan retribusi daerah, dan altenatif kebijakan terpilih keempat adalah alternatif kebiiakan txnincrkatan wnerimaan dari laba BUMD.

The independent of local financial was one of few indxations that show the independency of local government going for local autonomy. To improve the independency of local government it needs enough local original income to implement every local project. The trouble for Bangli regency to improve their autonomy was the low amount of local original income they received and that they are highly depends on the fund from the central government. This can be saw fioin the low contribution of local original income to the local government budget, which was only about 7,12% each year. This fact made the Bangli regency cannot work the autonomy government by itself. Because of that, this essay would review the factors that caused the problems. This research has quality sense with study-case approach, focused on the policy needed to workout the problems. So, in this case, the writer use policy analyzed method by these follofiing steps: policy problem formulation, policy forecasting, and policy evaluation. Problem formulation can be done by analyzed problem limit technical and hierarchy analyses. Policy forecasting by using linear trend analyses technical and mapping theory analyses technical and for the alternate policy evaluation, are the combine of Franklin Method and Lexicobgaphic Ordering Method for scoring the criterion. Based on the result of analyzing the problem formulation, there are four factors that caused the low local original income which are unoptimalyzed of tax intensification and local retribution. the lo\i/ average of economy development, low income from the company owned by local government, and the low management of local original income course While alternate policy gained from this research are the status quo policy, optimalyzed the tax intensification and local retnbution, improved the local economy development, income improve from the company owned by local government profits and improve the management of local onginal income course After evaluate the policy, chosen as a recommendation policy to improve local original income in Bangli regency are the first, the economic development policy. The second policies are localoriginal income management course improvement and the third are optimalyzed tax intensification policy. The fourth are the improved of income from company owned by local government profits policy.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah,Kebijakan,Otonomi Daerah