Kemitraan Semu dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta

AFRIYANDI SETIAWAN, Puguh Prasetyo Utomo, S.IP, M.PA

2014 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Selama ini kaum difabel merupakan kaum yang termarginalkan dalam sosial-kemasyarakatan, termasuk dalam pendidikan. Seiring berkembangnya kesadaran tersebut, muncul pemikiran untuk memberikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi difabel serta untuk menanamkan sikap toleransi dan anti-diskriminasi terhadap keberagaman individu melalui dunia pendidikan, yang dikenal dengan pendidikan inklusif. Kota Yogyakarta mulai mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif semenjak tahun 2008, dan bekerja-sama dengan menggandeng beberapa sekolah swasta. Kerjasama pemerintah-swasta yang paling baik menurut Gazley & Brudney, digambarkan dengan kemitraan yang mencirikan kerjasama yang bersifat kolaboratif, karena memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Kerjasama pemerintah dengan sekolah swasta dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta selama ini mengindikasikan adanya kemitraan yang mencirikan kolaborasi. Namun untuk memahami apakah kerjasama yang terjadi benar-benar dapat dikatakan terjadi kolaborasi antar stakeholder dan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif, diperlukan penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kemitraan pemerintah dengan sekolah swasta dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, khususnya pada level SMA di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengambil sampel SMK BOPKRI 2 Yogyakarta dan SMA Muhammadiah 4 Yogyakarta, serta pihak pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemprov DIY, dan Pemkot Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama baik antara Pemerintah Yogyakarta dengan SMK BOPKRI 2 Yogyakarta maupun SMA Muhammadiah 4 Yogyakarta sama-sama belum menunjukkan terjadinya kemitraan yang mencirikan kolaborasi antar aktor yang terlibat, karena kerjasama yang terjalin tidak memenuhi tiga dari empat kriteria kemitraan pemerintah-swasta (penyatuan tujuan, pembagian peran, penyatuan sumberdaya, dan penanggulangan masalah bersama), yakni dalam kesamaan tujuan, penyatuan sumberdaya, dan penanggulangan masalah bersama. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini untuk mengembangkan kerjasama yang lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta yakni kerjasama perlu diarahkan untuk mengembangkan lingkungan sekolah yang ramah dan terbuka bagi seluruh keberagaman siswa, pemerintah perlu menggandeng lebih banyak sekolah swasta untuk mendorong pemerataan pendidikan inklusif, perlunya penguatan dukungan struktur organisasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, serta perlunya pemerintah maupun sekolah swasta untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan inklusif.

During this time, people with disabilities are marginalized in the social, including in education. As the development of the consciousness, came the idea to provide better quality in education for the disabled and to inculcate tolerance and non-discrimination against individuals diversity through education, which is known as inclusive education. Yogyakarta began to implement inclusive education policies since 2008, and working together with several private schools. The most well cooperation between public and private sector according Gazley and Brudney, illustrated by a partnership in which characterize collaborative-cooperation, because it provides several benefits such as increased efficiency and improve service quality better. Cooperation between government and private schools in inclusive education in the city of Yogyakarta, so far indicate a partnership as stated above. However, to say that the cooperation between the governments of Yogyakarta and private schools in inclusive education really shows the collaboration between stakeholders and contributing to the implementation of inclusive education, requires in-depth research. Therefore, this study intends to find out how the relationship of cooperation between government and private schools in inclusive education, particularly at the high school level in Yogyakarta. This research was conducted with a qualitative approach, by taking samples Vocational High School of BOPKRI 2 Yogyakarta and High School of Muhammadiah 4 Yogyakarta, and the government which includes the Central Government, Provincial Government of Yogyakarta Special Region, and the City Government of Yogyakarta. The results of this study indicate that the cooperation between the Government of Yogyakarta with Vocational High School of BOPKRI 2 Yogyakarta and High School of Muhammadiah 4 Yogyakarta, both have not indicate the occurrence of a partnership that characterizes the collaboration between the actors involved, because the cooperation that exists only meet one of the four criteria of public-private partnership (unification goals, division of roles, unification resources and sharing of risks), which is the division of roles. The recommendations given in this research to develop better cooperation in implementing inclusive education in Yogyakarta is, cooperation should be directed to develop a school environment that is friendly and open to the entire student diversity, the government needs to hold more private schools to encourage inclusive educational equity, the need for strengthening support of organizational structure in Yogyakarta Education Department, and government with private schools need to establish cooperation with other parties concerned to inclusive education.

Kata Kunci : Public-private partnership, Public-private collaboration, Inclusive education.