Analisis kebijakan peningkatan investasi swasta di Kabupaten Bengkulu Utara

KHAIRI, Halilul, Dr. Pratikno, M.Soc.Sci

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam era otonomi daerah yang luas ini, daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengambil kebijakan dalam berbagai bidang termasuk di bidang penanaman modal yang kewenangan persetujuan, perizinan, dan pemberian pasilitas penanaman modal telah diserahkan menjadi kewenangan daerah kabupatenkota . Dengan demikian maka kebijakan peningkatan investasi swasta menjadi agenda yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang bertuj uan untuk menemukan alternatif kebijakan yang paling tepat untuk meningkatkan investas; swasta di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode yang digunakan didalam menganalisis dan membahas hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Kebijakan Publik. Dalam metode analaisis kebijakan publik, analisis kebijakan dilakukan melalui beberapa langkah yang meliputi: 1) Perumusan masalah, 2) peramalan, 3) Rekomendasi, 4) pemantauan dan 5) Penilaian. Pembahasan terhadap hasil penelitian menemukan beberapa actionable cuz~st'sy ang menjadi penyebab rendahnya investasi di Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari: 1) rendahnya dukungan infrastruktur, 2) adanya gangguan stabilitas keamanan investasi, 3) banyaknya regulasi dan pungutan terhadap penanam modal, dan 4) kurangnya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap potensi investasi yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan dirumuskannya masalah kebijakan seperti yang diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat ditetapkan untuk memecahkan masalah investasi swasta yang meliputi: 1) Alternatif kebijakan status quo, 2) Alternatif kebijakan peningkatan dukungan infrastruktur; 3) Alternatif kebijakan peningkatan stabiIitas keamanan, 4) Altematif kebijakan deregulasi dan penataan pungutan, dan 5) Alternatif kebij akan promosi potensi investasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap masing-masing alternatif kebijakan menghasilkan bahwa alternatif kebijakan yang terpilih I adalah alternatif kebijakan peningkatan dukungan infrastruktur dengan skor 2 1, alternatif kebijakan terpilih I1 adalah alternatif kebijakan deregulasi dan penataan pungutan dengan skor 20, alternatif kebijakan terpilih 111 adalah alternatif kebijakan peningkatan stabilitas keamanan dengan skor 19 sedangkan alternatif kebijakan terpilih IV adalah alternatif kebij akan promosi potensi investasi. Mengingat antar masing-masing alternatif kebijakan terpilih tidak terjadi trade ofi maka urutan alternatif kebijakan terpilih adalah merupakan urutan skala prioritas bila Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melaksanakannya secara bersamaan, namun akan lebih baik jika pemerintah melaksanakannya secara bersamaan sehingga semua alternatif kebijakan terpilih tersebut dapat dilaksanakan di mana urutan ranglung dapat dijadikan acuan untuk menentukan intensitas implementasi setiap alternatif kebij akan.

In this more decentralized governmental system, started in 2001, local government has wide authority in adopting public policy in largely sector of public affair and public interest included authority in giving investment agreement, license and facilities which was given in to regencykity local government. Therefore, increasing investment policy is most important agenda of local government in increasing regional economic scale. This study is conducted with case study approach that aims to find most appropriate alternative policy to increase private investment in north Bengkulu regency . the method used in process of analysis is public policy analysis method. In this method, policy analysis is conducted through some steps include: 1) problems formulation, 2) forecasting, 3) recommendation, 4) monitoring, and 5) evaluating. Discussion on the study result find some actionable causes that led the low investment in north Bengkulu regency that consist of 1) low infrastructure support, 2) existing disturbance of investment security stability, 3) many regulation and collection toward investor, and 4) lack of promotion by local government concerning its investment potential. By such policy problem formulation, alternative policy to deal with the problems of private investment can be identified including 1) status quo policy alternative, 2) policy alternative of improvement infrastructure support, 3) policy alternative of increasing security stability, 4) policy alternative of deregulation and collection arrangement, and 5 ) policy alternative of investment potential promotion. Evaluation over each policy alternatives show that first chosen policy alternative is policy alternative of improvement infrastructure support with score 2 1, the second one is deregulation and collection arrangement altematjve with score 20, the third one is security stability improvement with score 19, and the fourth one is policy alternative of investment potential promotion with score 17. Considering no trade off among chosen each policy alternatives, the order of policy alternative choice is an order of priority scale when local government is not able to implement simultaneously, but if the government has capability to do simultaneously then all of the policy alternatives can be implemented

Kata Kunci : Kebijakan Investasi