HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAS RUMAH KOS DI JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

ANGGA DIMAS PERMADI, Sa'ida Rusdiana, S.H, L.L.M

2015 | Tugas Akhir | D3 HUKUM (PARA LEGAL)

INTISARI Penulis mengambil PKL di Jakarta karena merupakan Ibu Kota Indonesia dan Jakarta memiliki berbagai macam permasalahan salah satunya pada Bidang Perpajakan. Selain itu adanya ketertarikan penulis mengenai Bidang Perpajakan berkaitan dengan permasalahan pembayaran dan pemungutan pajak, khususnya dalam bidang Pajak Daerah.Banyak problematika yang terjadi dalam bidang Perpajakan, antara lain mengenai pemungutan pajak daerah atas rumah kos. Permasalahan rumah kos ini menjadi hambatan bagi Dinas Pelayanan Pajak dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Maka dari itu penulis mengambil tema Hambatan Pemungutan Pajak Daerah Atas Rumah Kost Di Jakarta Barat DKI Jakarta. Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan antara lain untuk mengetahuimengenai kewenangan besertadengan tugas-tugas Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat DKI Jakarta, mengetahui mengenai prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat dan mengetahui sejauh mana wajib pajak atau pemilik rumah kos membayarkan kewajiban membayarkan pajaknya dengan taat. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak daerah atas rumah kos di Jakarta Barat DKI Jakarta antara lain karena Dinas Perumahan tidak memberikan data terkait rumah kos dan sudah memanipulasi data rumah kos tersebut sehingga Dinas Pelayanan Pajak tidak bisa melaksanakan tugasnya memungut pajak rumah kos di Jakarta Barat. Selain itu pemilik rumah kos tidak mendaftarkan rumah kos yang sudah masuk dalam kategori wajib pajak rumah kos dan adanya permainan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan kepada pemilik rumah kos. Pada saat pemilik rumah kos mendaftar kepada Dinas Perumahan maka Dinas Perumahan menawarkan pembayaran bebas membayar pajak dengan syarat pemilik rumah kos harus membayar sejumlah uang kepada Dinas Perumahan. Hambatan lainnya yaitu Dinas Pelayanan Pajaktidak memberi teguran dan sanksi yang tegas terhadap Dinas Perumahan, seharusnya Dinas Perumahan diberikan teguran dan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

ABSTRACT The author takes street vendors in Jakarta as a capital city of Indonesia and Jakarta has a wide variety of problems one of them on Taxation. In addition the authors interest on Taxation relating to the payment and collection of tax issues, particularly in the field of Local Taxes. Many of the problems that occur in the field of taxation, among others, the local tax collection over the boarding house. Problems boarding house is a disincentive for the Tax Office in carrying out their duties in the area of tax collection. Thus the theme Barriers writer Local Tax Collection Up Boarding Houses In West Jakarta Jakarta. Purpose of Field Work Practice, among others to know about the authority along with the duties of the Office of Tax Rate II DKI Jakarta, West Jakarta, to know about the voting procedure of Regional Tax and Retribution in the Department of Tax Rate II West Jakarta Administration and find out to what extent mandatory taxes or boarding house owners to pay their tax obligations to pay obedience. Constraints in the area of tax collection over the boarding house in West Jakarta, DKI Jakarta, partly because of Housing does not provide data related to boarding houses and rooming houses already manipulated data so that the Tax Agency can not perform their duties tax boarding house in West Jakarta. In addition to the boarding house owner did not register a rooming house that has been in the category of taxpayer boarding houses and the presence of games conducted by the Department of Housing to the owner of the boarding house. At the time of boarding house owners to sign up to the Housing Department of Housing offers free payment terms to pay taxes to the rooming house owner has to pay some money to the Department of Housing. Other barriers that the Tax Office does not give warning and sanctions against the Department of Housing, Department of Housing should be given strict warning and sanctions in order not to repeat his actions.

Kata Kunci : Kata Kunci : Dinas Perumahan, memanipulasi data, rumah kos