Implementasi kebijakan rencana induk kota / rencana umum tata ruang kota Jambi Propinsi Jambi

HUSAINI, Ahmad, Dr. Yeremias T. Keban

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kota Jambi sebagai lbukota Propinsi Jambi merupakan kota hirarki tertinggi (I) yang melayani daerah lainnya dalam lingkup regional yang meliputi: Pusat pelayanan wilayah belakang, pusat komunikasi dan transportasi antar wilayah, pusat kegiatan industri/ekonomi, pusat pemukiman dan pelabuhan sungai. Dalam rangka pembangunan kota Jambi sebagai pusat pemerintahan, pusat koleksi dan distribusi barang, pusat pelayanan umum dan sebagai pintu gerbang Propinsi Jambi, perkembangannya perlu diarahkan dan pembangunannya perlu dikendalikan sebagaimana kehidupan suatu kota yang ideal dan dinamis. Berdasarkan ha1 tersebut ditetapkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 1986 tentang RIURUTR Kota Jambi yang dalam perkembangannya telah direvisi pada tahun 1995 dan 2000. Kebijakan RIWRUTR memiliki unsur utama pemanfaatan ruang Kota Jambi, yang terdiri dari: perumahan, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, perbengkelan, fasilitas umum, pemerintahan perkantoran, ruang terbuka hijau dan objek khusus menunjukkan kinerja kebijakan yang rendah. Kinerja kebijakan ditinjau dari kepatuhan terhadap terbangunnya konsep kawasan masih rendah ha1 ini dapat dilihat dari belum terbangunnya kawasan selatan kota sebagai kawasan pengembangan pemukiman, penyebaran pusat perdagangan yang mengikuti jalur jalan arteri dan hanya sebagian kecil yang menempati kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa. Bila ditinjau dari target waktu perencanaan tidak memuat target I waktu dalam merealisasikan konsep pembangunan kawasan yang dinamik dan akomodatif, terutama untuk menghindarkan perkembangan fisik kota yang cenderung di luar wilayah perencanaan tata ruang yang bersifat linier sehingga kinerja kebijakannya dinilai masih rendah. Sedangkan ditinjau dari hasil kebijakan juga rendah karena terjadi dampak yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, sehingga hasil segera kebijakan belum terwujud. Rendahnya kinerja implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Sumber Daya (2) Struktur Birokrasi (3) Kondisi Lingkungan (4) Sikap Pelaksana. Berdasarkan ha1 tersebut disarankan: (1 ) Penyusunan RUTR Kota Jambi di masa yang akan datang di samping mempertimbangkan azas manfaat, pemerataan, keseimbangan pertumbuhan, kelestarian maupun hubungan antar kota dengan daerah sekitarnya juga mengikutsertakan dan memperhatikan keinginan dari masyarakat setempat. (2) Untuk mendapatkan perkembangan fisik kota yang optimal dimasa yang mendatang, maka perkembangan fisik Kota Jambi diarahkan membentuk pola pusat banyak pada beberapa bagian wilayah kota serta pola memanjang mengikuti jalur jalan penghubung utama. (3) Meningkatkan sumber daya baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan.

Jambi as a Provincial Capital City has its function as a highest (I) provider serves other regions, this includes: Hinterland services, center for inter-regional communication and transportation, center for good recessing/ manufacturing, residential sub center and river-port. Developing Jambi as a center for governance, center for goods distribution’ and center for social services, needs to be controlled in order to achieve a dynamic and ideal city. Therefore, rules has been practiced based on the regional rules number 811986 about RIWRUTR Jambi City which has been revised in 1995 and 2000. RIWRUTR policy has main element of space utilizing in Jambi City including: housing, trading and other services, industry and storing, public facilities, governmental offices, green space and particular object. These whole elements show that the work of policy remains,lower. It can be seen from the lower degree of compliance proved from the incomplete development of the southern part of the city. Evidences show that this part of the city has not been developing its residential sub center as well as its center for spreading trade following the arteri road and only a small numbers of people who inhabited this industrial, trading and services region. It can be evaluated from timing target plan which not involving the real target of time to implement the development of dynamic and accomodative region, particularly to avoid the physical development of the city which tends to be out of the linear city space planning. The output of policy has still not achieved yet, which resulting in beyond the expectation of the policy’s goal. Those impacts is affected by several factors, namely: (1) Resources. (2) The structure of bureaucracy. (3) Environmental condition. (4) The officer‘s attitudes. Regarding these problems, suggestions and addressed: (1) The arrangement of RUTR Jambi City in the future should consider the utility principal, equity, balance-growth, sustainability with a great respect on involving local initiatives. (2) In order to realize the optimum physical development of the city with linear pattern following the main connecting road. (3) Increasing potential resources including: financial resources, human resources, and man-made resources.

Kata Kunci : Kebijakan Tata Kota, RUTR, Kota Jambi