Evaluasi proses pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi daerah bidang peternakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SYAYIDI, Madfuri, Prof.Dr. Sofian Effendy, MPIA

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Hakekat pelaksanaan Otonomi Daerah dapat dilihat dari apakah pembagian kewenangan, distribusi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat berjalan seimbang, serasi dan mampu mengakomodasikan kepentingan Pusat dan Daerah. Pendapatan Daerah walaupun bukan satu-satunya kunci keberhasilan, tetapi merupakan cerminan dari hakekat Otonomi Daerah itu sendiri, karena hasil akhir pelaksanaannya sangat tergantung dari kemampuan anggaran daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting tetapi mengapa jenis-jenis pajak dan retribusi yang diserahkan kepada daerah merupakan obyek kurang potensial, tidak sesuai dengan potersi daerah. Undang Undang Nomor : 18 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dipandang sebagai kebijakan yang mementingkan Pemerintah Pusat dan tidak berpihak kepada Pemerintah Propinsi. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengadakan evaluasi proses pelaksanaan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah bidang Peternakan sebelum dan sesudah Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 berlaku di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang diperpakan adalah diskriptip dengan pendekatan studi komparasi, dimaksudkan agar dapat dilaksanakan, penelitian secara intensif dan komprehensip dalam eksplorasi terhadap fenomena sosial yang dijumpai di lapangan dengan membandingkan sebelun dan sesudah Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi proses pelaksanaan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah bidang Peternakan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (1). Kewenangan, prosedur dan juklak Pajak dan Retribusi Daerah, (2). Sumber Daya Manusia Yang ada, (3). Sumber Dana Yang Tersedia, (4).Sarana dan Prasarana, dan (5)Metode yang dipergunakan dalam melaksanakan kebijakan. Dari evaluasi proses kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah tidak menguntungkan Pemerintah Propinsi karena sebagian besar kewenangannya harus diserahkan kepada Kabupaten / Kota dan pembagian had dari pendapatan pajak dan retribusi Propinsi, sehubungan lokasi obyeknya berada di wilayah Kabupaten dan Kota. Peluang yang dapat diharapkan dari Pendapatan Asli Daerah bidang Peternakan, dikembangkan dari pendapatan retribusi bidang usaha, yaitu Jasa Kompensasi dari penggunaan fasilitas daerah kepada masyarakat secara komersial, tetapi diperlukan investasi dan kejasama dengan pihak lain atau dilakukan perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Juncto Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 dalam satu paket sehingga secara substansial dapat dicarikan jalan keluar sehingga tidak saling bertentangan.

The essence of regional autonomy implementation can be seen from whether the division of authorities, distribution of resources, and people empowerment has been fairly and harmoniously conducted and able to accommodate the central and regional interests. Even if not as the only key of government success, it was believed that the Regional Income is reflecting the essence of regional autonomy itself, since the end results of its implementation is depending on available regional budget. Taxes and local retribution are the very important components of Regional Incomes (PAD). However, it is questioned that the sorts of taxes and retributions delivered to the local government were the less potential ones, not in accord with local potencies. The Act No. 18 of Year 1997 that has been renewed with the Act No. 34 of Year 2000 concerning the Taxes and Local Retributions is viewed as a policy that is in favor of central government and not inclined to the Local Governments. The purpose of this research is to evaluate the implementation process of tax and local retribution policies in the field of husbandry before and after implementation of the Act No. 18 of Year 1997 in Special Region of Yogyakarta Province. The research method used is qualitative description with comparative study approach in order that the research can be intensively and comprehensively conducted in exploring the social phenomenon faced in the field by comparing the condition before and after implementation of the Act No. 18 of Year 1997. Influential factors in the evaluation of implementation process of Regional Tax and Retribution policy in the field of Husbandry in Special Region of Yogyakarta Province are (1) Authority, Procedure, and Manual of Regional Tax and Retribution, (2) Available Human Resources, (3) Available Financial Resources, (4) Means and infrastructures, and (5) Methods used in implementing the policies. From the evaluation of policy process it can be inferred that the Regional Tax and Retribution policies is not in favor of Provincial Governments because most qf the authorities have to transfer to Regency/City Governments and, accordingly, the shared results of tax and retribution revenues were not gift to Provincial Governments due to the tax objects are located in the Regency/City Area. The expected opportunities from husbandry field for Regional Incomes is developed from retribution revenues of ventures in this field, namely compensation services of regional facilities commercially used by public. But for that purpose, investment and cooperation with other parties is needed or the change of the Act No. 18 of Year 1997 or the Act No. 34 of year 2000, the Act No. 22 of Year 1999, and the Act No. 25 of Year 1999 must be conducted in one package. The change is substantially intended to find the appropriate way so that these acts are not contradicting each other.

Kata Kunci : Kebijakan Pajak dan Retribusi Peternakan,Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta