Implementasi kebijakan kredit usaha tani (KUT) :: Studi kasus di Kecamatan Karangdowo dan Gantiwarno Kabupaten Klaten

WIYONO, Jati, Dr. Nasikun

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Digantikannya kredit bimas mulai musim tanam tahun 1985, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi dan palawija, melalui Koperasi Unit Desa. Kredit Usaha Tani didasarkan pada asumsi bahwa para petani masih banyak yang belum mampu membiayai sendiri pengolahan usahataninya, apabila petani tidak diberi kredit, diduga produktivitas pertanian pangan akan merosot, dan usaha peningkatan produktivitas pertanian pangan tidak tercapai. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan KUT apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada, sejauhmana implementasi yang berupa output dan outcomes serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan petani. Untuk melihat hasil implementasinya dengan membandingkan antara normatif dalam policy guidlines dengan pelaksanaan di lapangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, dengan menganalisa, mengklasifikasi, dengan studi kasus secara instensif dan mendetail untuk mengungkapkan fakta secara faktual dan mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa lmplementasi Kebijakan Kredit Usaha Tani ( KUT ) di Kecamatan Karangdowo dan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan policy guidline, karena dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutukan Kelompok Tani ( RDKK ) terlambat, sehingga mengakibatkan pencairan KUT tidak tepat waktu. Pengendalian dana KUT oleh pelaksana program kurang terkendali, ha1 ini memungkinkan pengalokasian dana KUT tidak tepat sasaran. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan KUT tersebut adalah secara individu KUT belum meningkatkan taraf hidup petani, karena kebutuhan tidak terpenuhi sesuai standar hidup karena harga barang tidak terjangkau. Secara ekonomi, pendapatan petani tidak meningkat, karena hasil panen menurun dan harga gabah jatuh. Sedangkan secara organisasi dampak terhadap kelompok sudah belum bisa menumbuhkan partisipasi anggota kelompok tani, karena petani belum terlibat langsung dalam setiap kegiatan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan KUT, adalah Variabel Komunikasi dan koordinasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran, Mekanisme penyaluran KUT dan Sumber daya atau resources. Komunikasi dan koordinasi antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran, diukur dengan indikator lntensitas pertemuan antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran, ada tidaknya wadah petani untuk menyampaikan aspirasinya dan dalam bentuk apa informasi KUT diketahui oleh petani. Mekanisme Penyaluran KUT yang diukur dengan indikator prosedur penyaluran KUT dan Kejelasan penyaluran KUT, sedangkan Variabel Sumber daya, yang diukur dari tingkat ketercukupan paket kredit terhadap usahatani antara kebutuhan riil petan dengan kebutuhan indikatii dalam policy guidlines, Ketepatan waktu penyaluran KUT kepada petani serta Kualifikasi pendidikan aparat pelaksana diukur dengan indikator kualifikasi ' pendidikan pelaksana dan kesejahteraan aparat pelaksana.

Following the discontinuance measure that come into effect during the planting times of 1985 to the Bimas credit grant, the so-colled farm development Credit policy, based on the assumption that farmer still need financial aid for their farming to thives was issued by the government. The objectives of KUT are to help farmes in their effort to yield incleased and assign to the village unit cooperative ( KUD ) a more significant role as fanner organization that can provide for farmers, needs. Fanner groups hold the most important position in the case of planning as well of paying-off credit it, however, depends on their leaders” good behavior if KUT should well operate as expected. The purpose of the research to know the implementation process, the output and the outcomes of the KUT policy with the use of the quantitative description method hology. The methodhlogy use analysis method and intensive classiffication of the case study in avery detail way to real the factual condition in detail. The output policy to is to increase the quality and productivity of agricutture and to increase the walfare of the farmers through agriculture sctor in cdping the proverty. The impact of indidually, KUT pro rah is not increasing of the standard of living oi the farmer that showe 8 their income is lowest. Ecohorhicillly, selling price of paddy is falling,ddwn and the lower harvest so the income of fader is not increase. Beskfh that, the condition can’t stimulate to participzitian of a a meMber of group fhner, so there is a little of farmer that involved In the operdkional dvtiviv 09 brganiration. The btors that influence the distriiution mechanism ahd the retdrn of KUT fuds are based dd t h h variable, among others arb : the offikial attiudes distributibn meuhdhism and communication. From the official attitubes, i# ddrl be found, that there is no gdod coordination and comurikation bbetwen the officials and the part of the board such as bank offibials the people who providers chiladition on the field, KUT alibilites, and the effectiveness from the members of the faders group. If we look from the distribution mechanism of the variable, we will find the KUT distribution is not the same with procedure that is dicidet. Based bn comunicatibd vsrisbb, the comunication beetween the officials is not sthooth because @ is Ibck of meetings bet$&fi the gffcials.The analykis abwe showsvdt the KUT programe in Kah$d#&b, Gantiwarno Kla@ di#trSct is not sf&ded because the decease of the walfare of thi faders a& g Iqt of f&htridl odnnot return the KUT loan On time.

Kata Kunci : Kebijakan Kredit Usaha, KUT, Kabupaten Klaten