PERAN HUMAS DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BANK INDONESIA: Studi Kasus pada Bank Indonesia CAll & InteRAction (BICARA)

ARDWITYA TIRZA KRISANTARI, Adam Wijoyo Sukarno, S.I.P., M.A.

2014 | Skripsi | S1 ILMU KOMUNIKASI

Sejak Undang-Undang No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dipublikasikan, maka timbul tantangan baru bagi lembaga publik di Indonesia. Masyarakat kemudian terdorong untuk menuntut ketersediaan informasi dari lembaga-lembaga publik. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada proses implementasinya, departemen yang kemudian memiliki tanggung jawab yang relevan adalah Departemen Komunikasi Bank Indonesia atau disebut juga humas Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep peran humas menurut Dozier & Broom (1995), teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dan prinsip-prinsip UU KIP. Dozier & Broom membagi peran humas ke dalam empat bagian, yakni sebagai the expert prescribers, the communication facilitators, the problem-solving process facilitators, dan the communication technician. Sedangkan teori dari Edwards menekankan pada tiga indikator utama dalam melihat implementasi sebuah kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Sedangkan empat prinsip utama UU KIP adalah cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ketujuh indikator inilah yang digunakan untuk melihat peran humas dalam praktek implementasi keterbukaan informasi publik diContact Center Bank Indonesia, yaitu BICARA. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan fakta bahwa humas Bank Indonesia cenderung lebih banyak berperan dalam ranah manajemen dibandingkan ranah teknis. Pada akhirnya humas Bank Indonesia telah melaksanakan semua perannya, baik secara manajemen maupun teknis. Hanya saja memang kedua peran tersebut dilaksanakan dengan porsi yang berbeda. Bagaimana pun peran serta dari seluruh komponen yang ada sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan informasi publik yang prima dan juga terintegrasi sesuai dengan cita-cita Bank Indonesia.

Since the Freedom of Information Act no. 14 in 2008 (UU KIP) was published, the new challenges for public institutions in Indonesia has arised. People then encouraged to demand the availability of information from public institutions. It is also a big challenge for Bank Indonesia as the central bank in the Republic. In the implementation process, the department which has relevant responsibilities is the Communication Department of Bank Indonesia or also called public relations department. This study uses the concept of public relations role by Dozier and Broom (1995), the theory of policy implementation by George C. Edwards III, and principles of the Freedom of Information Act. Dozier & Broom divided the role of public relations into four parts: the expert prescribers, the communication facilitators, the problem-solving process facilitators, and the communication technician. While the theory of Edwards emphasizes on three main indicators in the view of the policy implementation: communication, resources, and bureaucratic structure. While the four main principles of the Freedom of Information Actare: fast, timely, low cost, and simple way. Those indicators were used to look at the role of public relations in the practical implementation of public disclosure in the Contact Center of Bank Indonesia, BICARA. After doing the research, it was found that Bank Indonesia's public relations tend to be more of the management roles than the technical roles. In the end public relations of Bank Indonesia have implemented all of its role, both management and technical. It just does both roles held by a different portion. However, the participation of all the components are needed to create an excellence and integrated public information service in accordance with the ideals of Bank Indonesia.

Kata Kunci : Peran, humas, keterbukaan informasi, publik, bank sentral, studi kasus