Kemampuan keuangan daerah kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah

WULANDARI, Anita, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, yaitu UU Nomor 22 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota membawa konsekuensi bahwa daerah Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Salah satu faktor suatu daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerahnya adalah dengan melihat kemampuan keuangan daerahnya. Faktor kemampuan keuangan daerah ini sangat penting sekali bagi suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah, serta mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang berkenaan dengan kemampuan keuangan daerah dan menemukan bagaimana kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengukuran kemampuan keuangan daerah diukur dengan indikator derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal (fiscal need), kapasitas fiskal (fiscal capacity), upaya fiskal, tingkat PAD Standar, dan elastisitas PAD. Sedangkan untuk analisa alternatif kebijakan digunakan Metode Alternatif Non-Dominant. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerahnya masih rendah, hal ini terlihat dari ; derajat desentralisasi fiskal ratio PAD/TPD rata-rata hanya sebesar 14,53%, ratio BHPBP/TPD rata-rata hanya sebesar 8,78%, dan rasio SB/TPD rata-rata sebesar 74,79% ; kebutuhan fiskal rata-rata sebesar Rp 800,- dari yang seharusnya Rp 22.629,99 atau hanya 3,54% dari SKF-nya ; kapasitas fiskal rata-rata sebesar Rp 800,- dari yang seharusnya Rp 255.472,36 atau hanya 0,31% dari KFs-nya ; upaya fiskal rata-rata sebesar 0,0128 (1,28%) ; tingkat PAD Standar rata-rata sebesar 0,00161 (0,161%) ; dan elastisitas PAD rata-rata sebesar 3,394 %. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebab rendahnya kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu rendahnya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rendahnya optimalisasi dan ekstensifikasi wajib pajak dan objek retribusi, rendahnya penerimaan daerah yang berasal dari laba perusahaan daerah, dan rendahnya kemampuan daerah dalam mengembangkan kawasan industri yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber peningkatan penerimaan daerah. Untuk itu alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah adalah : meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah; mengoptimalkan ekstensifikasi wajib pajak dan obyek retribusi daerah; Efisiensi kinerja perusahaan daerah yang ada; dan pengembangan kawasan industri secara optimal. Berdasarkan hasil pemilihan alternatif kebijakan, Kebijakan pengembangan kawasan industri yang direkomendasikan sebagai kebijakan terbaik untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah.

The implementation of Regional Autonomy Act, 1999, that is Act No. 22 and Act No. 25, 1999 which are stressed on Kabupaten/Kota bring a consequence that Kabupaten/Kota ought to possess the capacity to implement Regional Autonomy. One of the factors for the Region to be able to implement its autonomy is by seeing the capacity of Regional Finance. This factor is very important and urgent for a Region in running out government and development. Therefore, this research is aimed at seeing the finance capacity of Kota Jambi in carrying out Regional Finance capacity and to find out what policy fit for increasing finance of Kota Jambi in implementing Regional Autonomy. This research was carried out by using qualitative descriptive methodology, while data collection done by making observation, interview, and study of documentation. The Regional finance capacity is measured by : decentralization of fiscal degree, fiscal need, fiscal capacity, fiscal effort, the degree of standardized Real Regional Revenue (PAD) and elasticity of PAD. Meanwhile, policy alternative is analyzed by using Alternative Non-Dominant Methodology. The result if research shows that the capacity of Kota Jambi finance to carry out Regional Autonomy is still low, this is seen from : the ratio of decentralization of fiscal degree and the rate of PAD only 14,53%, the rate of BHPBP/TPD (Total Regional Revenue) ratio is 8,78% and the rate of SB/TPD ratio is 74,79%; the rate of fiscal need is as much as Rp 800 from Rp 22.629,99 that it should be or only 3,54% from its SKF; the rate of fiscal capacity is Rp 800 from Rp 255.472,36 that it should be or only 0,31% from its KFs; the fiscal effort rate is 0,0128 (1,28%), PAD standard level rate is 0,00161 (0,161%); and the rate of PAD s' elasticity is 3,394%. The research result also shows that the lowness of finance capacity of Kota Jambi in carrying out Regional Autonomy are caused by low of intensification regional tax and retribution collection; low of optimum and extensive tax and regional retribution object, low of Regional Establishment interprise revenue; and low of regional capacity to develop industrial area as the source of increasing Regional income. Therefore, policy alternative that can be applied in increasing the fiscal capacity of Kota Jambi in implementing Regional Autonomy are : Increase intensification collection of tax and regional retribution; Optimum extensive tax and regional retribution object; efficient Regional Establishment performance and optimal industrial area development. Based on the result of choosing policy alternative, optimal industrial area development policy is recommended as the best policy to increase the finance of Kota Jambi in carrying out Regional Autonomy.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Kota Jambi