Analisis alternatif kebijakan perikanan Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

RAKHMAD, Basuki, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kiranya telah memberikan kewenangan yang lebih besar dan menuntut daerah untuk dapat menggali potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Sehubungan dengan letak geografis Kabupaten, Bengkalis yang mempunyai kedudukan politis dan strategic yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura serta potensi untuk berkembangya produksi dan pemasaran hasil perikanan, maka penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan merekomendasikan alternatif kebijakan perikanan yang tepat bagi peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut tanpa menciptakan proses pemiskinan masyarakat nelayan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan melalui pendekatan studi kasus yaitu kebijakan perikanan apa yang paling efektif dilakukan guna meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, ternyata diketahui bahwa hal ini sangat berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh nelayan miskin (buruh) dalam usaha perikanannya. Telah terjadi kesenjangan distribusi pendapatan di antara nelayan pengusaha, pemilik dan buruh tersebut diidentifikasi disebabkan oleh rendahnya akses terhadap jaringan pemasaran, rendahnya teknologi penangkapan dan pengolahan basil serta rendahnya akses permodalan bagi nelayan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi penyebab masalah (cause of problem) tersebut, maka prioritas kebijakan yang perlu dilakukan adalah pertama, pembentukan dan pengembangan sistem jaringan pasar perikanan; kedua, pengembangan sistem permodalan bagi nelayan; serta ketiga, pengembangan modernisasi teknologi bagi nelayan. Akan tetapi, kiranya kebijakan yang direkomendasikan tersebut hendaknya dapat dilaksanakan secara beriringan, bertahap dan berkesinambungan (sinergi) serta sating mendukung dan melengkapi sehingga selain akan tercapainya peningkatan PAD, diharapkan akan dapat pula meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Bengkalis, karena hal itulah sesungguhnya hakikat dari Otonomi Daerah.

A wide, real and responsible local autonomy has given greater power and required the local authority to dig existing potential to increase the original local income (PAD) in performing its household affairs. In relation to geographical site of Bengkalis District, having political and strategic positions, and limited to neighbor states, Singapore and Malaysia, and potential for development of production and marketing of fish products, then this study tried to understand and recommend an appropiate alternative to fishing policy for increasing the PAD in order to perform the local autonomy, without creating a process of fisher community poverty. Qualitative-descriptive study method and case study result, namely the most effective fishing policy, were conducted to increase the PAL) of Bengkalis District in order to perform the local autonomy; in fact, it is found that it was highly related to lower income obtained by the poor fishers (labor) in the fishing cultivation. There has been inequality of income distribution to the cultivator fishers, owners and labor identified due to lower acces to marketing network, lower technology of catcher and product process, and lower acces to capitalization for the fishers. Therefore, based on the results of study and identification of problem maker (cause of problem), then the necessary priorities of policy were : first, formation and development of fish market network system; second, development of capitalization system for the fishers; and third, development of technology modernization for the fishers. However, it was assumed that the recommended policy should be implemented harmonically, gradually and continuously (synergy) and complementary so that the increase in PAD was not only reached, but also the fisher income was increased in Bengkalis District, because it was really an essence of the local autonomy.

Kata Kunci : Kebijakan Perikanan,PAD,Otonomi Daerah,Fishing policy,Local autonomy,Original local income